BANDUNG, SELASA - Hasil penilaian ujian nasional bisa saja dijadikan salah satu patokan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Asakan, ujian nasional itu harus terlebih dahulu dijalankan secara berkualitas. Misalnya, praktik kecurangan atau pelanggaran sudah tidak lagi terjadi. Demikian rangkuman pendapat yang diungkapkan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Ganjar Kurnia dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung Prof. Adang Surahman. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, hal ini sudah dilakukan. Seleksi maha siswa baru menggunakan hasil ujian nasional.
Menurut Ganjar, itu salah satunya dilakukan di Perancis. Di sana, lulusan SMA, di tahun pertamanya dikatakan sebagai calon sarjana. Karena kualitasnya sudah memadai, maka ujian nasional ikut menjadi komponen seleksi nasional calon mahasiswa. "Bahkan, di sana, guru dan murid justru demo saat ujian nasional itu mau ditiadakan," ujar mantan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Indonesia untuk Perancis ini.
Saat ditanya bagaimana dengan ujian nasional di Indonesia, ia menjawab, "Kalau dari kualitas sih boleh-boleh saja. Tetapi, selama masih ada kebocoran, kecurangan yang diberitakan di media massa, ya sulit juga, tuturnya. Ia menegaskan, secara prinsip, hasil ujian nasional tetap bisa dijadikan alat penilai kualitas calon mahasiswa. Nantinya, yang akan tersaring itu kan juga mereka-mereka yang bagus nilai ujia nasionalnya," ucapnya.
Adang Surahman ikut memberi isyarat bahwa ujian nasional bisa dijadikan salah satu alat komponen seleksi calon mahasiswa. Salah satu faktor. Bukan satu-satunya. "Kan bisa saja ditambah komponen lain, misalnya tes minat dan bakat," ungkapnya. Namun, ia ikut menekankan pentingnya pelaksanaan ujian nasional berkualitas, tanpa kecurangan, sebelum wacana itu dikongkritkan.
Terkait persoalan ini, pakar matematika dari ITB Iwan Pranoto justru berpendapat bahwa rencana itu sulit dilakukan mengingat masih belum ada kesepahaman tentang soal dan kualitasnya. Ia menilai, secara prinsip, tujuan dari pembuatan soal ujian nasional dan SPMB (seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri) justru bertolak belakang.
"Yang namanya ujian nasional itu kan mengejar standar bawah. Sementara, SPMB itu kan justru ingin mencari bibit-bibit yang terbaik," ujarnya. Ini pun sudah digariskan di dal am Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang jadi persoalan, prinsip ini kadang tidak lagi konsekuen.
Hal ini terlihat pada kualitas soal UN matematika tahun ini. Ia menilai, soal ujian nasional tahun ini tidak jelas terlihat batasannya, target kompetensi macam apa yang coba dibidik dari ujian nasional. "Layaknya termometer yang rusak, apa bisa ia mengukur suhu yang tepat? Kalau begini, assesment pun tidak akan berjalan baik," tuturnya.
Secara teknis, ia melihat, tingkat kesukaran soal matematika SMA tahun ini coba mendekati standar SPMB, sekarang SNMPTN (Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional). Padahal, ini tidak seharusnya terjadi karena masing-masing merupakan alat ukur yang berbeda.
