Wapres Pertanyakan Akurasi Data Mahasiswa Miskin

JAKARTA, RABU - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mempertanyakan akurasi data mahasiswa miskin yang akan menerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau disebut beasiswa khusus mahasiswa (BKM) dari Departemen Pendidikan Nasional (Diknas).

Pernyataan Wapres Kalla itu disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Asrorun Niam kepada pers, seusai bersama pengurus IPNU lainnya diterima Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (28/5) pagi.

Sebelumnya, Asrorun ditanya soal komentar Wapres Kalla terhadap program BKM yang diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (27/5) sore kemarin di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta. "Sekilas tadi disinggung tentang tambahan anggaran Diknas Rp 200 miliar untuk kompensasi kenaikan BBM. Itu bagian dari beasiswa Diknas. Yang disinggung itu adalah problem data, yaitu akurasi data yang masuk ke Diknas. Jadi, itu harus diback-up, " ujar Asrorun.

Asal tahu saja, Wapres Kalla tercatat tidak hadir dalam rapat terbatas dadakan yang kemarin digelar dan dipimpin oleh Presiden Yudhoyono, karena ada kunjungan kerja sehari ke Lampung. Rapat yang dihadiri oleh Menko Kesra Aburzial Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, memutuskan memberikan BKM kepada 400.000 mahasiswa miskin yang ada di 83 perguruan tinggi negeri dan 2.700 universitas swasta di seluruh Indonesia.

Sejauh ini, akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, hampir seluruh kampus universitas negeri maupun swasta melakukan aksi penolakan dan melakukan demontrasi besar-besaran. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM yang dinilai akan lebih menyengsarakan rakyat miskin.