Praktik Kecurangan UN Diduga Meluas

Medan, Kompas - Praktik kecurangan ujian nasional meluas di sejumlah sekolah di Sumatera Utara. Selain modus, tempat terjadinya kecurangan juga bertambah pada hari kedua pelaksanaan UN. Sebagian dari praktik tidak jujur ini bahkan terjadi terbuka di depan kelas tanpa menghiraukan pengawas UN.

”Laporan dari tim investigasi kami, ada guru yang sengaja membagikan jawaban di depan kelas kepada murid. Ini terjadi di SMK swasta di Sidikalang, Kabupaten Dairi; SMA swasta di Kabupaten Humbang Hasundutan; SMK swasta di Siborongborong, Tapanuli Utara; dan SMA swasta di Simalungun,” tutur anggota Dewan Kehormatan Komunitas Air Mata Guru (KAMG), Deni Boy Saragih, Selasa (21/4) di Medan.

Guru di sekolah tersebut memberikan jawaban kepada siswa dengan membagikan kertas kecil yang besarnya tidak sampai melebihi telapak tangan. Sebagian dari lembar jawaban ini bertuliskan tangan dan sebagian lain sudah dalam bentuk ketikan. Deni sengaja tidak menjelaskan detail nama sekolah karena bukti kecurangan ini akan dibuat dalam bentuk laporan resmi kepada pengawas di tingkat provinsi.

Selain pemberian jawaban soal UN di depan kelas, tim investigasi KAMG juga menemukan kembali jawaban serupa di tangan siswa. Hari ini tim menemukannya di sebuah SMA negeri di daerah Simalingkar dan SMK swasta di Kecamatan Medan Baru. ”Seperti hari sebelumnya, semua temuan kecurangan ini sebagian besar terjadi di sekolah favorit,” katanya.

Dia menduga adanya sindikat pembocor soal sebelum ujian berlangsung. Sindikat ini merupakan jaringan yang terdiri atas siswa, guru sekolah setempat, dan yang terakhir oknum dinas pendidikan. Mereka, tuturnya, bekerja secara sistematis untuk menyebarkan jawaban soal UN kepada siswa.

Modus yang paling sering ditemui adalah adanya penyebaran jawaban soal melalui pesan pendek melalui telepon seluler. Selanjutnya, siswa menyalinnya dalam bentuk lembaran kertas kecil untuk dibawa ke ruang ujian.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumut, Parlindungan Purba, mengaku prihatin dengan peristiwa ini. Berulang kali sejak UN digelar kasus kecurangan hampir selalu terjadi di banyak daerah. Dia kembali memprotes Menteri Pendidikan Nasional yang memaksakan UN digelar. Padahal, sumber daya manusia dan sarana sekolah di daerah belum siap.

”Kami meminta kepada pemerintah untuk menanyakan terlebih dahulu kepada siswa, guru, ataupun dinas pendidikan di daerah, siap atau tidak menggelar UN. Pemaksaan ini mengakibatkan pihak sekolah mengambil segala cara demi nama baik,” katanya. (NDY)