BANDUNG, KOMPAS.com — Pendidikan saat ini tengah mengalami penyempitan makna. Sebab, pada praktiknya pendidikan masih terfokus membentuk pribadi cerdas individual semata. Padahal, idealnya pendidikan juga berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa, hal yang menjadi identitas kolektif bangsa, dan bukan pribadi.
Otokritik tersebut diungkapkan oleh pengamat pendidikan yang juga rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Sunaryo Kartadinata, dalam "Seminar Nasional Peringatan Hari Pendidikan Nasional", Kamis (7/5) di Balai Pertemuan UPI. Hadir di acara tersebut para pakar pendidikan, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta mahasiswa.
Sunaryo mengatakan, di dalam sistem pendidikan nasional jelas tertuang bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar membentuk siswa yang terampil dan cerdas. Siswa juga harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, supaya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan juga berfungsi membangun karakter, watak, serta kepribadian bangsa. "Hal itu harus dipahami di dalam praktiknya, jangan sampai pendidikan justru tercerabut dari akarnya," ucap Ketua Umum Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia itu.
Kondisi tersebut, tambah Sunaryo, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan saat ini. Sebagai contoh, kebijakan tentang delapan standar pendidikan mulai dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, hingga sarana dan prasarana.
Standar lulusan, misalnya, yang diuji hanya kelompok mata pelajaran tertentu, terutama eksakta. "Penekanan itu masih berat pada tujuan individual, belum kolektif untuk membentuk karakter yang beradab," ucapnya.
Mengutip hasil riset McCrae (2005), Sunaryo mengungkapkan, karakter, emosi, dan kemampuan komunikasi masyarakat Indonesia saat ini masih sejajar dengan negara-negara Afrika macam Nigeria, Ethiopia, atau Uganda.
"Pendidikan kita butuh terapi kultural," ucapnya. Sunaryo menambahkan, nilai-nilai etnografi yang mengakar dari budaya lokal, misalnya kerja keras, jujur, dan demokratis harus mulai mendapat tempat dalam pendidikan nasional.
Mata kuliah wajib
Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik UPI yang juga penulis buku Etnopedagogig, Prof Chaedar Alwasilah, menambahkan, pendidikan selama ini seolah terbius dengan dogma, dalil-dalil, atau ajaran asing. "Padahal kita punya ajaran yang hebat dari Ki Hajar Dewantara," ucapnya.
Chaedar menambahkan, pendidikan formal jangan sampai seolah-olah justru memberangus nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, mulai semester baru mendatang, di UPI, ilmu etnopedagogig wajib dimasukkan di dalam mata kuliah filsafat pendidikan.
Ketua Harian Komisi Nasional Unesco Arief Rachman mengatakan, sekolah tidak boleh lupa menanamkan akhlak baik. Hal itu dilakukan melalui keteladanan guru. "Guru matematika, kimia, dan IPA juga adalah guru agama yang memberikan teladan akhlak baik," ucap guru besar Universitas Negeri Jakarta ini.
Menurut Arief, pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa. Pendidikan harus menanamkan watak serta karakter yang baik. "Bukan justru menyeragamkan potensi itu, seperti yang terlihat dari semangat ujian nasional saat ini. Kan tidak mungkin mengajar kerbau menjadi terbang," ucapnya beranalogi.
Jika karakter baik itu sudah ada, ucapnya, tidak mungkin berbagai indikasi pelanggaran UN muncul.
