Mampukah UN Menaikkan Mutu Siswa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruhnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2009 terkait adanya pelaksanaan UN Pengganti ditanggapi kecewa oleh seorang pengamat pendidikan. Pelaksanaan UN terkesan dipaksakan dan tidak punya standardisasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Elin Driana, pengamat pendidikan dari Education Forum di Jakarta, Rabu (10/6). Elin mengatakan, kebijakan UN Pengganti akibat tidak adanya standardisasi terhadap pelaksanaan UN itu sendiri menyebabkan banyak terjadi kesalahan.

Menurut Elin, upaya standardisasi yang dilakukan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Depdiknas melalui BSNP, akan tercederai bila kemungkinan terjadinya kesalahan tidak diantisipasi dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.

"Tidak ada mekanisme appeal atau peninjauan kembali bagi siswa jika diduga ada kejanggalan-kejanggalan, hal itu agar siswa tidak dirugikan sebagai korban false negative," ujar salah satu koordinator Education Forum ini.

False negative, lanjut Elin, dapat diartikan dengan menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. "Dan mekanisme ini harus merata di semua daerah yang melaksanakan ujian nasional serta harus dipublikasikan secara luas," tambahnya.

Elin menambahkan, permasalahan tersebut bermuara pada standardisasi yang dilakukan oleh BSNP pada pelaksanaan UN. Bagi Elin, standardisasi UN tidak jelas. Selain kesalahan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh kesalahan baku pengukuran, tidak tertutup kemungkinan adanya kontribusi sumber-sumber kesalahan lain yang bukan berasal dari pengukuran itu sendiri.

"Sebutlah misalnya kesalahan pada pemindaian lembar jawaban ujian nasional, kalau memang terjadi masalah, kenapa tidak dilakukan secara manual, karena cara ini pun mestinya bisa menjadi jalan keluar dan masuk dalam standardisasi," ujar Elin.

Untuk itulah, tambah Elin, asumsi bahwa pelaksanaan UN dapat meningkatkan prestasi siswa masih perlu diuji kembali. Khususnya, pengujian dilakukan standardisasi pelaksanaan dan upaya tindak lanjut jika terjadi kesalahan.

Elin mengatakan, aspek-aspek teknis pelaksanaan UN harus terus dievaluasi agar tidak ada siswa yang dirugikan sehingga akuntabilitas UN pun menjadi kuat.

"Selama UN masih ada pelanggaran, saya anggap UN tidak punya kredibilitas untuk dilaksanakan," tegas Elin. "Jadi, bagaimana bisa dikatakan UN itu bisa meningkatkan mutu para siswa sementara dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran, kecurangan, atau kesalahan?" tambah Elin.