Kamis, 23 Oktober 2014

News / Edukasi

Titipan Anak Pejabat Dikeluhkan Orangtua Siswa

Minggu, 5 Juli 2009 | 19:33 WIB

BANYUMAS, KOMPAS.com - Para orangtua siswa di Banyumas, Jawa Tengah, mengeluhkan masih adanya titipan anak pejabat untuk masuk di sejumlah sekolah menengah atas favorit di daerah ini. Hal tersebut menghalangi calon siswa dengan nilai akademik tinggi dan berpres tasi namun dari kalangan anak nonpejabat dan keluarga tak mampu untuk masuk ke SMA-SMA tersebut.

"Saya kecewa dengan ketidaktransparanan sekolah-sekolah dalam penerimaan siswa baru ini. Nilai standar penerimaan tak terbuka. Belakangan pihak sekolah meng akui adanya titipan anak pejabat. Kan kasihan siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tak mampu," ujar Budi Prananta, Warga Sawangan, Purwokerto, Banyumas, kemarin.

Bersama sejumlah orangtua calon siswa yang mendaftar ke SMA 1 Purwokerto, Sabtu lalu Budi Prananta mendatangi Dinas Pendidikan Banyumas. Mereka mempertanyakan ketidaktransparanan penerimaan siswa di sekolah tersebut. Setelah diusut, ternyata ada 36 anak pejabat yang dititipkan di SMA unggulan tersebut.

Sebelumnya, di hadapan Bupati Banyumas Mardjoko, Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto, Sumaryono mengakui tak bisa menolak masuknya siswa titipan dari anak pejabat atau orang penting di Purwokerto. Dia mengatakan, hal itu terjadi bukan murni kesalahan sekolah, tetapi juga komite sekolah, panitia penerimaan, dan dinas pendidikan yang ikut berperan.

Masuknya titipan anak pejabat itu bukan hanya di SMA Negeri 1 Purwokerto, tetapi juga di SMA favorit lainnya di Banyumas, yakni SMA Negeri 2 Purwokerto, dan SMA Negeri 1 Ajibarang.

Bupati telah memanggil kepala sekolah tiga SMA tersebut. Dia mengaku telah memerintahkan agar siswa titipan dipisahkan dan dibuat kelas khusus. "Siswa yang nilainya bagus tapi tidak lolos harus dipanggil kembali," kata Mardjoko.

Selain mempermasalahkan titipan anak pejabat, Budi dan sejumlah orangtua siswa juga mempermasalahkan tingginya biaya masuk ke SMA favorit yang mencapai Rp 3 juta per siswa. "Bahkan, untuk kelas khusus mencapai Rp 10 juta. Mungkin bagi siswa yang orangtuanya kaya tidak masalah, bagi yang tak mampu tapi anaknya berprestasi kan menjadi sulit masuk sekolah negeri favorit," kata dia.

Di samping itu, menurut Budi, SMA-SMA tersebut masih menerapkan ujian masuk meskipun para pendaftar sudah mengantongi nilai UN. Hal itu makin menimbulkan adanya kecurigaan orangtua siswa tentang adanya permainan.

Astuti, salah seorang orantua siswa yang mendaftar di SMA Negeri 1 Purwokerto, mengatakan, semula anaknya dinyatakan tak diterima. Padahal, nilai ujian nasional anaknya terbilang tinggi, yakni 34 atau rata-rata 9,1. Pendaftar lainnya den gan nilai UN 32 dinyatakan diterima.

Setelah mengajukan protes ke Dinas Pendidikan Banyumas, pihak SMA Negeri 1 Purwokerto akhirnya menerima anak Astuti. "Anak saya akhirnya dipanggil, anak-anak lainnya yang nilainya memenuhi standard juga dipanggil lagi. Siswa titipan dibuatkan kelas baru," tandas dia.


Editor :