Harus Imbang, Anggaran Fakultas Kedokteran Swasta dan Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Agung Laksono berpendapat, bahwa perimbangan alokasi anggaran negara untuk sektor pendidikan kedokteran swasta dengan negeri harus mulai dirintis demi terpenuhinya rasio tenaga dokter dan masyarakat yang dilayaninya di masa mendatang.

Hal tersebut dikatakan oleh Agung Laksono saat membuka Munas XVI Majelis Fakultas Kedokteran Swasta se-Indonesia (MFKSI) di Jakarta, Selasa (21/7). Agung mengakui, bahwa alokasi APBN untuk sektor kesehatan pada saat ini masih sangat minim, yakni hanya 2,5 persen dari APBN.

Menurut Agung, dari anggaran negara untuk sektor kesehatan yang sangat minim tersebut juga belum ada yang mengalir untuk membantu pelaksanaan pendidikan. Pun, untuk peningkatan mutu calon-calon dokter yang dididik di universitas-universitas swasta.

"Padahal jika calon-calon dokter hanya dipenuhi oleh universitas negeri saja, maka tidak akan pernah tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan dokter untuk seluruh masyarakat Indonesia," ujar Agung.

Berdasarkan data statistik dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2007, rasio dokter dengan masyarakat adalah 1:40 ribu. Idealnya lanjut Agung, untuk negara berkembang seperti Indonesia rasio tersebut adalah 1:2 ribu atau satu dokter melayani 2000 masyarakat.

Sementara itu, Ketua MFKSI Dr Satya Yuwana mengatakan, saat ini fakultas kedokteran harus mampu menjawab sejumlah tantangan, yakni perkembangan ilmu kedokteran yang telah berkembang pesat dan tuntutan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi. Dia mengemukakan, pada 2010 nanti kurikulum kedokteran berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan selama ini akan genap berusia lima tahun dan telah waktunya untuk dievaluasi.