JAKARTA, KOMPAS.com — Menyoal program Sekolah Gratis, kata "gratis" yang dimaksudkan pemerintah adalah gratis untuk semua yang sudah dibayarkan dalam Biaya Operasional Sekolah (BOS), seperti 13 poin yang tercantum dalam buku panduan BOS, bukan seperti yang dipersepsikan oleh masyarakat.
Akibatnya, ketika kata "gratis" tersebut dipersepsikan seutuhnya oleh masyarakat, bahwa Sekolah Gratis berarti sekolah tanpa biaya, melahirkan sebuah dilema, yaitu gratis bukan berarti menurunkan kualitas.
Sebaliknya, bagi pemerintah dan sekolah, untuk menuju kualitas diperlukan biaya, yang ternyata tidak cukup dengan hanya mengandalkan BOS. Salah satu cara, mau tak mau sekolah perlu menarik iuran atau sumbangan dari orangtua murid. Ternyata, hal itu pun lantas mendapatkan reaksi keras dari masyarakat.
Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Jonggol Kabupaten Bogor Rachmat Mulyana, di Bogor, Rabu (22/7), seharusnya sekolah dapat menggali sumbangan dari orangtua yang mampu untuk keperluan fasilitas sekolah anak-anaknya. Sayangnya, kebijakan Sekolah Gratis menyamakan kemampuan ekonomi antara yang mampu dan tidak.
"Fasilitas sekolah yang ada sekarang ini bisa dibilang seadanya, kecuali jika Komite Sekolah mampu mencari dana dari mitra atau pihak ketiga seperti perusahan-perusahaan," ujar Rachmat. (M1-09)
