MEDAN, KOMPAS.com - Masih banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatra Utara dan Aceh yang menggunakan dosen berkualifikasi S-1 untuk mengajar, padahal Undang-Undang Tenaga Dosen mengharuskan S-2.
"Permasalahan seperti ini terjadi pada tenaga dosen kita dewasa ini. Padahal dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga dosen minimal harus berstatus S-2, sehingga cepat atau lambat perguruan tinggi harus menyiapkan tenaga-tenaga dosen sesuai dengan tuntutan UU itu," kata Kepala Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, Prof Zainuddin, di Medan, Jumat (25/9).
Zainuddin mengatakan, sejauh ini dosen PTS di Sumut yang masih berkualifikasi S-1 sebanyak 60 persen, sementara baru 40 persen saja berkualifikasi S-2 dan S-3. "Karena masih banyaknya dosen berkualifikasi S-1 tersebut, maka tidak heran jika masih banyak pula PTS yang masih menggunakannya untuk mengajar," lanjutnya.
Menurutnya, kondisi itu terjadi karena banyak PTS yang lebih memilih tenaga dosen lepas atau tidak dosen tetap. Berbagai alasan di antaranya adalah karena sebagian besar PTS itu masih sulit mendapatkan tenaga dosen berkualifikasi S-2 dan S-3 dalam waktu singkat. Selain itu, keterbatasan anggaran peningkatan jenjang pendidikan bagi dosen juga masih merupakan kendala.
Untuk, itu, kata dia, sangat diharapkan kepada seluruh dosen dan PTS agar segera memenuhi standar tenaga pendidiknya tersebut, sebab hal itu sudah merupakan standar menurut undang-undang. Dia menambahkan, peran PTS juga sangat menentukan dalam peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada dosen untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri.
"Kuliah S-2 dan S-3 itu biayanya cukup mahal, untuk itu bantuan beasiswa dari perguruan tinggi tempatnya mengajar maupun dari instansi lainnya sangat dibutuhkan," tambahnya.
