Pengelolaan RSBI Segera Diambilalih Provinsi

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengelolaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) akan segera diambil-alih Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengambilalihan tersebut akan berimplikasi pada akselerasi mutu RSBI di Jawa Barat. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi Dinas Pendidikan Jabar Otji S.Wiharyadi, Senin (12/10), petunjuk teknis pengambilalihan tersebut berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang akan segera dikeluarkan.

Dalam rapat kerja nasional di Solo beberapa waktu lalu, pengambilalihan itu memang sempat dibicarakan. "Akan ada Permendiknas yang kini tengah dibahas sebagai juknis ketentuan pengambilalihan itu," tutur Otji.

Aturan tersebut akan melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi dasar hukum pengambilalihan itu. Sebelum aturan ini muncul, pengelolaan satuan pendidikan di tingkat dasar, menengah dan kejuruan, termasuk RSBI, diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, sepanjang Permendiknas belum turun, pihaknya tidak akan terburu-buru merealisasikan kebijakan pengambilalihan kewenangan pengelolaan RSBI tersebut. Meskipun, kata dia, di daerah lainnya, ancang-ancang sudah dilakukan mengingat tingginya euforia dari sekolah maupun pemprov setempat atas isu pengambilalihan RSBI ini.

"Kami (Disdik Provinsi) tidak terlalu memaksa agar hal itu bisa segera terwujud. Concern kami adalah bagaimana sekolah-sekolah RSBI ini betul-betul dapat menjadi contoh unggulan bagi sekolah-sekolah lainnya," ucap Otji.

Kepala Seksi Pembinaan RSBI Disdik Provinsi Jabar Iip Hidajat menambahkan, dengan pengambilalihan itu diharapkan akselerasi mutu pelayanan pendidikan di RSBI bisa meningkat cepat.

"Selama ini, ketika diserahkan ke daerah, kan dapat menjadi beban. Banyak jenjang yang harus diurusi," ucapnya.

Pada 2009 ini, Pemprov Jabar telah mengalokasikan dana block grant hingga Rp 40 miliar. Dana tersebut termasuk dana bantuan web school atau pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi senilai Rp 1 miliar per sekolah. Di Jabar, hingga saat ini terdapat sekitar 65 SMA/SMK yang berkategori RSBI.