Baru 8 SD Terapkan Pendidikan Inklusif

BANTUL, KOMPAS.com - Dari total 374 SD di Kabupaten Bantul, baru 8 SD yang sudah menerapkan pendidikan secara inklusif. Mereka memberikan kesempatan bagi penderita cacat atau anak berkebutuhan khusus untuk mengeyam pendidikan di sekolahnya, sepanjang IQ-nya mampu mengi kuti kegiatan akademik.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sahari mengatakan untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif harus ada kemauan kuat dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah harus berani membuka akses bagi penderita cacat karena langkah tersebut tidak merugikan sekolah tetapi justru menjadi menguntungkan. "Dengan menerima penderita cacat, citra sekolah pun ikut terangkat. Jadi jangan malu memiliki siswa cacat, kalau pada kenyataannya mereka bisa mengukir prestasi," katanya, Rabu (21/10).

Sebagian besar penderita cacat masih ditampung di sekolah luar biasa (SLB). Di Bantul ada 14 SLB dengan total siswa 1.075 anak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DIY , jumlah anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan inklusif sebanyak 1.529 anak, sementara di SLB mencapai 3.277 anak. Bagi mereka yang IQ-nya normal sekolah di SLB membuat potensinya tidak berkembang maksimal karena kegiatan akademiknya terbatas.

Menurut Ketua Paguyuban Penyandang Cacat Indonesia Cabang Bantul, Jayusman, jumlah penderita cacat di Bantul mencapai 9.704 orang yang terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita. Ia berharap penderita cacat bisa mengakses ke pendidikan formal. "Sebagian besar dari kami adalah tunadaksa. Kalau kami memang sanggup menerima pelajaran di sekolah formal kenapa harus dihalang-halangi," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Mahmudi mengatakan secara nasional baru sekitar 5 persen anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan pendidikan formal. Padahal sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, tahun 2010 minimalnya 75 persen dari penyandang cacat di suatu negara sudah meperoleh pendidikan khusus.