Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Kacau, Insentif Guru Membengkak

Kompas.com - 30/10/2009, 09:46 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - Dana insentif guru di Sumatera Utara dipastikan membengkak. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah guru calon penerima insentif, terutama di sekolah swasta.

Kekacauan pendataan guru tersebut menjadi penyebab lambannya proses pencairan. ”Jumlah penerima yang jelas bertambah. Bisa lima sampai sepuluh persen dari 176.000 guru yang ada. Data guru yang kami miliki tidak sinkron dengan data dari kabupaten dan kota. Inilah yang menjadi sumber masalah pencairan selama ini,” tutur Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumut Eddy Sofyan, Kamis (29/10) di Medan, dalam acara ”Medan First Channel Trijaya FM”.

Eddy mengatakan, bahwa di sejumlah daerah terjadi peningkatan jumlah guru. Bahkan, Kabupaten Dairi belum mengirimkan usulan calon penerima insentif.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumut mendata ada 176.000 guru calon penerima insentif guru, baik dari swasta maupun negeri. Mereka rencananya menerima insentif senilai Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahun.

Saat ini, tutur Eddy, dana sudah berada di pemerintah kabupaten dan kota. Namun, pencairan belum bisa dilakukan karena pendataan guru yang kacau.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin membentuk tim khusus untuk mengusut alotnya proses pencairan dana ini. Tim khusus ini, di antaranya, terdiri dari unsur Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, inspek- torat daerah, Dinas Pendidikan Sumut, dan Biro Keuangan.

Proses pencairan insentif ini, tuturnya, akan dikontrol oleh inspektorat selaku lembaga pengawas internal eksekutif. Kacaunya pendataan guru salah satunya disebabkan adanya penambahan guru setelah data masuk.

Nama-nama baru tersebut belum terakomodasi meskipun pihak sekolah mengangkatnya. Persoalan pendataan juga muncul di daerah pemekaran. Daerah yang baru dimekarkan membuat data sendiri, sementara sebagian tercatat di daerah induknya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Edward Sinaga membenarkan adanya kekacauan data guru. Dia bersama pejabat Pemprov Sumut yang lain turun ke sejumlah daerah.

”Penambahan nama baru terbanyak terjadi di sekolah swasta. Setelah kami turun ke daerah, data terus bertambah,” katanya.

Dia mengingatkan kepada setiap sekolah agar tidak main-main mengirim data guru. Sejumlah pejabat di dinas pendidikan kabupaten dan kota mengaku menerima data apa adanya dari sekolah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com