MEDAN, KOMPAS.com — Komunitas Air Mata Guru atau KAMG dan beberapa elemen masyarakat di Sumatera Utara melakukan syukuran dengan memotong nasi tumpeng atas keputusan Mahkamah Agung terhadap larangan pelaksanaan ujian nasional.

"Kami bersyukur atas putusan MA karena guru tahu UN itu benar-benar merugikan. Para guru berharap putusan MA itu dijalankan pemerintah," kata guru SMUN XVII, Patar Tambunan, dengan mata berkaca-kaca, Senin (30/11) di Medan.

Sebelum acara potong nasi tumpeng itu, para guru dan beberapa orang dari kelompok masyarakat itu menyanyikan lagu tentang penolakan UN, disusul Indonesia Raya dan pembacaan puisi tentang guru.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar mengatakan, UN memang pantas dihapuskan karena sebenarnya standar pendidikan di Indonesia sudah diatur atau dibuat pemerintah.

"Harusnya pemerintah hanya mengawasi jalannya standar pendidikan itu dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.

Pendapat senada juga dinyatakan anggota DPD RI utusan Sumut, Parlidungan Purba, yang menyebutkan bahwa UN justru merugikan siswa.

Keputusan MA yang menolak kasasi gugatan UN yang diajukan pemerintah itu sudah tepat. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum sehingga pemerintah dilarang menyelenggarakannya.

UN yang menjadi satu-satunya patokan untuk kelulusan antara lain membuat, baik guru maupun siswa melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan nilai bagus dan lulus. Hal itu mencoreng pendidikan di Indonesia.

"Namun dengan dihapuskannya nanti UN, guru diminta meningkatkan kualitas mengajarnya sehingga siswa semakin pintar seperti yang diharapkan," kata Parlindungan Purba.