JAKARTA, Kompas.com - Para wakil rakyat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI meminta Depdiknas meninjau kembali penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Pelaksanaan UN sebaiknya dilakukan jika ketiga syarat perbaikan kualitas pendidikan telah terpenuhi, yaitu kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang lengkap di seluruh sekolah di Indonesia.
Permintaan peninjauan kembali UN tersebut mengemuka dalam agenda penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada rapat kerja Komite III DPD RI di Jakarta, Rabu (2/12).
"Mempercepat UN adalah kejutan buruk," ujar Hardi Selamat Hood, anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, menurut anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Emma Yohanna, pelaksanaan UN 2010 terkesan dipaksakan, apalagi jika dikaitkan dengan putusan MA yang baru saja memenangkan gugatan masyarakat atas penyelengaraan UN itu. Emma mengatakan, dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana gempa, para siswa dan guru harus mempersiapkan diri menghadapi UN yang bahkan jadwalnya pun dimajukan sebulan, yaitu Maret 2009.
"Kondisi di sana masih menyedihkan, bahkan nasib para guru tidak diperhatikan, karena memang fokus selama ini adalah pada siswa," ujar Emma.
Dalam penjelasan program kerja Depdiknas oleh Mendiknas Mohammad Nuh tersebut, persoalan UN memang menjadi "primadona". Total sebanyak 17 anggota DPD menyampaikan masukan dan kritiknya terhadap program kerja Depdiknas tersebut.
