Buta Aksara Masih Didominasi Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyandang buta aksara di Tanah Air masih didominasi perempuan. Dari sekitar 7,7 juta penyandang buta aksara, sebanyak 63 persen di antaranya perempuan berusia di atas 15 tahun.

”Oleh karena itu, program pemberantasan buta aksara yang dilakukan pemerintah bersama organisasi masyarakat lebih difokuskan kepada upaya pemberdayaan perempuan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Hamid Muhammad dalam acara ”Temu Nasional Aksara Membangun Peradaban” di Jakarta, Selasa (8/12) malam.

Dalam pendidikan keaksaraan ini diintegrasikan pula afirmasi bagi pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal. Selain itu, dilakukan pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan marjinal, pendidikan keluarga berwawasan jender, dan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Hamid menjelaskan, sejak tahun lalu Indonesia menerapkan pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan atau literacy initiative for empowerement bersama UNESCO.

”Prinsipnya, mengintegrasikan kegiatan pemberantasan buta aksara dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Hamid menjelaskan, pendidikan keaksaraan menjadi komitmen internasional yang tertuang dalam Deklarasi Dakkar yang mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di setiap negara anggota UNESCO pada tahun 2015.

Jawa Timur terbanyak

Berdasarkan data Depdiknas, sampai tahun 2007 Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang buta aksara terbanyak. Tahun itu ada 2,19 juta perempuan atau sekitar 15,5 persen dari jumlah perempuan yang buta aksara. Adapun jumlah laki-laki buta aksara di provinsi tersebut sebanyak 1,17 juta orang atau sekitar 8,38 persen dari jumlah penduduk laki-laki.

Provinsi lain yang memiliki jumlah perempuan buta aksara tinggi adalah Jawa Tengah, sebanyak 1,46 juta orang, Sulawesi Selatan (454.314 orang), Nusa Tenggara Barat (333.595 orang), Bali (222.538 orang), disusul Papua, Lampung, Kalimantan Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hamid mengatakan, pendidikan keaksaraan selama ini mengutamakan kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk memanfaatkan struktur pemerintahan hingga level terbawah. Institusi yang terlibat dalam pendidikan keaksaraan antara lain tim penggerak PKK, Muslimat NU, Aisyiyah, Kowani, lembaga al kitab, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam kesempatan itu mengatakan, kemampuan membaca dan menulis sangat penting untuk menambah pengetahuan seseorang.

”Namun, buta huruf atau literasi yang parah pada abad ke-21, meminjam istilah penulis dan futurolog Amerika Serikat, Alvin Toffler, bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi yang tidak bisa learn, unlearn, dan relearn. Jadi di sini kata kuncinya adalah belajar,” ujar Nuh. (ELN)