Mantan Loper Koran Raih Gelar Doktor di UI

DEPOK, KOMPAS.com - Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia, yang dipimpin Prof Dr Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, Kamis (14/1/2010) di kampus FISIP UI, Depok, menarik perhatian banyak kalangan intelektual. Seorang yang dikenal dulunya sebagai loper koran, Basuki Agus Suparno (39), berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi.

”Setelah mempertimbangkan disertasi berjudul Kontestasi Makna dan Dramatisme (Studi Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia) dan jawaban yang diberikan saat sidang, Basuki Agus Suparno lulus dengan nilai sangat memuaskan,” kata Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi setelah berapat selama 15 menit dan sidang selama 2 jam.

Promotor Prof M Alwi Dahlan, PhD mengatakan, Basuki Agus Suparno adalah doktor ke-42 lulusan program Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia.

”Yang membedakannya dari lulusan doktor yang lain, Basuki adalah tamatan pertama yang memulai karier komunikasi dari bawah, yakni dari loper koran. Juga dari keluarga besar, anak ke delapan dari sembilan bersaudara,” katanya.

Alwi yang menguji Basuki ketika masuk program S-3 di UI, seperti tak percaya dengan semangat belajar Basuki, yang juga pernah menjadi pengasong di gerbong kereta api.

Basuki Agus Suparno dalam disertasinya mengkaji tentang kontestasi makna reformasi dalam drama politik pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia dan bagaimana aktor-aktor politik berkomunikasi tentang reformasi dalam drama politik itu.

Tiga dari lima hasil penelitian, yaitu, pertama, situasi pencalonan presiden untuk masa bakti 1998-2003 yang memperlihatkan adanya kompetisi dan saling bersaing antara mereka yang menginginkan Presiden Soeharto tidak dicalonkan dan yang mencalonkan kembali.

Kedua, aksi dan demonstrasi mahasiswa yang memperlihatkan persaingan antara mereka yang menghentikan gerakan dan yang berkeinginan memperluas gerakan, serta tingkat partisipasi guna menjatuhkan Presiden Soeharto. Ketiga, kerusuhan massa yang memperlihatkan persaingan pemikiran antara yang melihat sebagai akibat kesenjangan sosial dan pembangkangan sipil.

”Hasilnya, Presiden Soeharto menyatakan berhenti, rezim Orde Baru diganti, dwi fungsi ABRI dicabut, amandemen UUD 1945,” kata Basuki. (NAL)