Menkominfo: Siswa Jangan Jadi Pecundang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menegaskan, program ujian nasional (UN) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.

Karena itu, ia minta kepada seluruh siswa tidak bersikap manja dalam menghadapi UN. Menurut Tifatul, seharusnya siwa mempunyai mental petarung kompetitor agar bisa bersaing dengan dunia internasional.

"Dalam hidup ini, kita harus jadi petarung. Jangan manja, apa dan sebagainya. Jangan mau seperti itu. Kita harus jadi petarung. Jangan mau jadi pecundang. Jadi, kita harus siap-siap bertarung dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Jangan maunya makan enak, tidur nyenyak, tanpa mau berjuang. Berjuang dulu," tegas Tifatul Sembiring seusai menghadiri diskusi publik Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Tifatul menolak jika UN disebut sebagai faktor utama banyaknya siwa yang tidak lulus sekolah karena justru data menunjukkan banyak siswa yang lulus. Ia juga tak sependapat jika UN merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Hal yang aneh bagi mantan Presiden PKS ini adalah bahwa UN dianggap sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Kok melanggar HAM. Berarti Singapura melanggar HAM. Adukan saja ke Mahkamah HAM internasional, itu Malaysia dan Thailand juga," cetusnya.

Ia mengakui, salah satu faktor banyaknya siswa gagal dalam UN karena tidak meratanya kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Dalam rangka itulah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan kontribusi dalam pemerataan informasi ke daerah-daerah. Lagi pula, ada beberapa alternatif bagi siswa yang gagal UN, yakni dengan adanya ujian susulan dan ujian Paket C.

"Jadi, upaya peningkatan mutu pendidikan dengan dana 20 persen APBN itu ada," katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya data menunjukkan, dengan diadakannya UN dalam 3 tahun terakhir, ini menunjukkan nilai rata-rata siswa meningkat dan tawuran juga sudah jarang terjadi.

Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional  Mansyur Ramly menyatakan, peningkatan mutu pendidikan tidak serta-merta dibebankan kepada pemerintah. Mestinya, seluruh elemen dan stakeholder yang ada bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan pendidikan nasional.

Mansyur melihat, ada persepsi yang salah dari masyarakat karena selama ini orientasi sekolah hanya terfokus untuk meraih sebuah ijazah. Padahal, semestinya masyarakat bisa mempunyai sekolah sebagai peningkatan mutu pendidikan, salah satunya dengan diadakannya UN.

"Jadi, tidak ada artinya jika ada anak yang lulus karena untuk ijazah tanpa ada kompetisi. Kalau niatnya cuma ijazah, makanya kualitasnya rendah," ujar Mansyur.

Ia juga memberikan kritik kepada jajaran guru. Menurut dia, adalah guru yang salah jika pendidikan tidak mengacu pada pembentukan karakter dan watak siswa. Apalagi, jika dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar sang guru hanya berorientasi mendapatkan uang. "Begitu juga guru. Selama ini niatnya bukan untuk membentuk karakter dan wataknya siswa. Tapi, karena ada hal lain, karena amplop (uang-Red). Kalau begitu, bagaimana mutu pendidikan bisa didapat," tandasnya.

Adalah persepsi yang salah, lanjut Mansyur, jika gagalnya UN terjadi  karena pemerintah belum memberikan anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. "Karena sudah banyak dana yang digelontorkan untuk peningkatan sarana dan prasara. Tapi, itu kan tidak semuannya dalam sekejap. Itu dilakukan secara bertahap.