Tegal, Kompas - Gejolak guru dan pegawai honorer di Kabupaten Tegal semakin meluas. Setelah sebelumnya guru swasta di Kabupaten Tegal dan guru/pegawai tidak tetap di Kabupaten Brebes menggelar aksi menuntut kesejahteraan dan kepastian status, Rabu (27/1), para guru/pegawai honorer di Kota Tegal menuntut kepastian status mereka.
Sekitar 400 guru dan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Tenaga Honorer (Fostah) Kota Tegal mengadakan shalat Hajat dan doa bersama di halaman gedung DPRD Kota Tegal. Sebelumnya, mereka juga sudah mengadakan audiensi dengan DPRD, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Tegal.
Para guru dan tenaga honorer menuntut agar segera dikeluarkan surat keputusan Wali Kota Tegal untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil.
Ketua Fostah Kota Tegal Eko Rudiono mengatakan, guru dan tenaga honorer meminta kejelasan status kepada Pemerintah Kota Tegal.
Selama ini mereka hanya mengantongi SK dari kepala sekolah. Padahal, guru dan tenaga honorer ini bekerja di sekolah negeri dan dituntut profesional seperti PNS.
Menurut Eko, karena tidak adanya payung hukum, para guru/pegawai honorer diperlakukan sepihak oleh sekolah. Sebagian guru sudah mulai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara halus berupa pengurangan jam mengajar. Padahal, mereka digaji berdasarkan jam mengajar. Jam mengajar dikurangi
Eko, seorang guru SMK, yang sebelumnya sempat mengajar selama 58 jam seminggu mengaku saat ini hanya mendapat jam mengajar selama 24 jam per minggu. Selain itu, terdapat beberapa guru yang dipindahkan menjadi tenaga administrasi dengan alasan kelebihan tenaga pengajar.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal Sisdiono Ahmad mengatakan, Pemkot Tegal harus memenuhi tuntutan tersebut. Pasalnya, mereka bekerja di instansi pemerintah. "Kalau Pemkot tidak mau memberi, di mana rasa kemanusiaannya," ujarnya. (WIE)
