JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus secepatnya membuat atau mengubah aturan yang lebih berorientasi melindungi tenaga kerja Indonesia. Undang-undang pekerja rumah tangga (PRT) dan ratifikasi konvensi perlindungan buruh migran dan keluarga harus menjadi prioritas untuk melindungi TKI di dalam dan luar negeri.
Hal ini disampaikan Peneliti Senior Divisi Hak Perempuan Human Rights Watch (HRW) Nisha Varia dan Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah dalam audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhai min Iskandar di Jakarta, Kamis (4/2). HRW adalah organisasi independen berbasis di New York yang aktif membela hak asasi manusia dan Migrant CARE merupakan organisasi nonpemerintah yang aktif membela hak TKI.
"Sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur PRT. Bagaimana negara lain mau menghormati TKI kalau di dalam negeri saja belum ada aturan (yang melindungi PRT)," ujar Nisha.
Indonesia mengirim 6 juta TKI ke berbagai negara dan menerima sedikitnya Rp 100 triliun devisa per tahun dari mereka. Hampir 70 persen TKI bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, perkebunan, dan sopir.
Mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena sebagian tak memiliki dokumen. Nisha meneliti pelanggaran HAM di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.
Nisha juga menyoroti kelambanan pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen. Calon TKI dengan latar belakang pendidikan rendah malah tidak mendapat informasi yang memadai untuk bekerja ke luar negeri.
Pemerintah perlu menambah jumlah staf di perwakilan tetap RI di negara tujuan utama penempatan seperti Arab Saudi dan Malaysia untuk menangani TKI bermasalah dengan cepat.
Nisha mendokumentasi pelanggaran HAM pekerja migran di Arab Saudi, Malaysia, dan akan melanjutkan ke Kuwait. Bukti-bukti ini lalu diberikan ke Kantor Pemberantasan Perdagangan Manusia Amerika Serikat.
Menurut Anis, pemerintah belum konsisten melindungi HAM TKI. Indonesia sudah meratifikasi konvensi HAM internasional namun belum menjadikan penegakan HAM TKI sebagai inti kebijakan pekerja migran.
Muhaimin menegaskan, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI. Pemerintah berharap HRW turut mendorong penegakan HAM di negara penempa tan TKI. Hal ini akan sinkron dengan langkah Komisi Nasional HAM menyelidiki pelanggaran penempatan TKI.
