Jakarta, Kompas
Undang-undang pekerja rumah tangga (PRT) dan ratifikasi konvensi perlindungan buruh migran dan keluarga harus menjadi prioritas untuk melindungi TKI di dalam dan luar negeri.
Hal ini disampaikan peneliti senior Divisi Hak Perempuan Human Rights Watch (HRW), Nisha Varia, dan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (4/2).
HRW adalah organisasi independen berbasis di New York yang aktif membela hak asasi manusia dan Migrant Care adalah organisasi nonpemerintah yang aktif membela hak TKI.
Sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur PRT. ”Bagaimana negara lain mau menghormati TKI kalau di dalam negeri saja belum ada aturan (yang melindungi PRT),” ujar Nisha.
Indonesia mengirim 6 juta TKI ke berbagai negara dan menerima sedikitnya Rp 100 triliun devisa per tahun dari mereka. Hampir 70 persen TKI bekerja di sektor informal, seperti PRT, buruh konstruksi, perkebunan, dan sopir.
Mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena sebagian dari mereka tidak memiliki dokumen. Nisha meneliti pelanggaran HAM di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.
Nisha juga menyoroti kelambanan pemerintah memperbaiki sistem perekrutan. Calon TKI dengan latar belakang pendidikan rendah malah tidak mendapat informasi yang memadai untuk bekerja di luar negeri.
Pemerintah perlu menambah jumlah staf di perwakilan tetap RI di negara tujuan utama penempatan, seperti Arab Saudi dan Malaysia, untuk menangani TKI bermasalah dengan cepat.
Nisha mendokumentasi pelanggaran HAM pekerja migran di Arab Saudi, Malaysia, dan akan melanjutkan ke Kuwait. Bukti- bukti itu lalu diberikan ke Kantor Pemberantasan Perdagangan Manusia Amerika Serikat.
Menurut Anis, pemerintah belum konsisten melindungi HAM TKI. Indonesia sudah meratifikasi konvensi HAM internasional, tetapi belum menjadikan penegakan HAM TKI sebagai inti kebijakan pekerja migran.
Muhaimin menegaskan, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI. Pemerintah berharap, HRW turut mendorong penegakan HAM di negara penempatan TKI. Hal ini akan sinkron dengan langkah Komisi Nasional HAM dalam menyelidiki pelanggaran penempatan TKI.
