BEKASI, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Bekasi menyayangkan pencoretan tiga item beasiswa untuk warga kurang mampu senilai Rp 500 juta, setelah adanya revisi APBD dari Pemprov Jawa Barat.
Anggota DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata, di Bekasi, Senin (15/3/2010), mengatakan, seharusnya bila ada revisi anggaran yang dikurangi adalah untuk belanja aparatur, tapi kenyataannya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat miskin malah dicoret.
Ketiga item beasiswa yang dicoret tersebut adalah beasiswa untuk pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, beasiswa bagi siswa kurang mampu SD-SMP dan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar.
Dia menyatakan, pemerintah telah menetapkan wajib belajar sembilan tahun dan item mata anggaran yang dihapus tersebut justru terkait dengan program tersebut.
"Seharusnya, anak dari keluarga miskin yang putus sekolah yang terdata didanai pendidikan dan kebutuhan sekolahnya. Dengan dicoretnya anggaran tersebut maka mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dana," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi itu.
Pencoteran tersebut terkait dengan perampingan anggaran APBD Kota Bekasi dari usulan Rp 1,7 triliun lebih menjadi Rp 1,5 triliun lebih dengan adanya pengurangan Rp 237 miliar.
Dampak pengurangan itu, masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD diminta merevisi anggaran dan mengurangi item mata anggaran yang kurang diperlukan.
Anggota dewan dari PKS itu mengatakan, dana yang dikelola oleh dinas pendidikan nilainya sangat, besar tapi yang dicoret justru dana untuk keperluan pendidikan bagi orang miskin.
"Kami pertanyakan komitmen dari aparat Disdik dalam membantu pendidikan bagi warga miskin. Seharusnya yang dicoret atau dikurangi adalah item biaya lain yang sifatnya kurang mendesak," ujarnya menegaskan.
Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, mengatakan, belum tahu bila Disdik memotong item dana dampak revisi APBD untuk mata anggaran beasiswa bagi keluarga miskin.
Dia mengatakan, pemkot sangat peduli terhadap pendidikan dengan mengalokasikan anggaran 39 persen dari total APBD. Besarnya anggaran pendidikan berdampak pada pendidikan gratis di SD, SMP dan untuk SMA pada Juni-Desember hingga sangat disayangkan bila justru beasiswa untuk anak miskin dicoret.
"Seharusnya aparat Disdik lebih jeli memilah mana program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk warga kurang mampu. Kami sudah tekankan agar dalam pengusulan anggaran harus berpihak kepada rakyat," kata Mochtar Mohamad.
