Gubernur DKI Diminta Tanggung Jawabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis pendidikan menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas buruknya hasil ujian nasional (UN) tahun ini di wilayah tersebut, bukan malah menyalahkan guru dan kualitas pengajarannya.

Demikian ditegaskan koordinator Koalisi Tolak Diskriminasi Guru (FMGJ, Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan, ICW, IBC, Koalisi pendidikan dan LBH Jakarta) Retno Listyarti dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata timur, Jakarta, Senin (10/5/2010).

"Gubenur dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta melepas tanggung jawabnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan UN. Pemprov dan wakil rakyat justru melemparkan tanggung jawab itu kepada guru. Mereka sibuk mencari kambing hitam, padahal merekalah yang seharusnya bertanggung jawab," ujar Retno.

Retno mengatakan, sikap seperti ini patut disayangkan. Sebab, Gubernur telah alpa bahwa kebijakannya telah mendiskriminasikan guru dan sebaliknya, tidak pernah memperhatikan peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan guru.

"Pemprov harus didemo dulu baru mendengar aspirasi guru. Ini menyedihkan. Kini, ketika hasil UN jeblok, Gubernur dan Dewan ramai-ramai menuding kualitas guru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Gubernur dan Dewan perlu mengevaluasi diri sebelum bicara. Jangan diskriminasikan guru lagi," tegas kata Retno

Kelulusan ujian nasional siswa SMP/MTs/SMP Terbuka tahun ini, seperti juga jenjang SMA, mengalami penurunan. Berdasarkan data Kemendiknas, pada UN tahun ini terdapat 267 (1,62%) SMA/MA yang tingkat kelulusannya 0% dengan perincian 51 sekolah negeri dan 216 swasta. Sekolah yang tingkat kelulusannya 0% antara lain terdapat di Provinsi DKI Jakarta 10 sekolah, Kalimantan Tengah (20), Kalimantan Timur (39), Sulawesi Tenggara (26), Maluku Utara (20) dan Gorontalo (14).

Bahkan, “kota pelajar" Yogyakarta, yang jumlah peserta UN SMA/MA 2010 sebanyak 19.505 siswa, harus mengulang sebanyak 4.623 (23,70%). Peringkat DI Yogyakarta bahkan di bawah propinsi Papua dan Papua Barat (atau ranking 27 dari 33 propinsi).

Sementara itu, pada tingkat SMP/MTs/SMP Terbuka tahun ini lebih memprihatinkan lagi. Tercatat, 561 sekolah memiliki tingkat kelulusan 0% dengan jumlah 9.283 siswa. Sebanyak 350.798 siswa atau 9,73% dari 3.605.163 peserta dinyatakan mengulang. Jumlah terbanyak ada di propinsi Nusa Tenggara Timur (39,87%), Gorontalo (38,80%), dan Bangka Belitung (34, 69%). Tingkat kelulusan 0% juga terjadi di DKI Jakarta, sebanyak 1.039 siswa dari 51 sekolah dinyatakan mengulang.