RSBI Dimanjakan, Non-RSBI 'Dimatikan'?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Wakil Presiden Boediono untuk menutup sekolah-sekolah yang dianggapnya tidak mampu memenuhi standar dinilai semakin tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil akan pendidikan.

Demikian ditegaskan Koordinator ICW Bidang Pendidikan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (3/6/2010). Menurut dia, pernyataan Wapres itu sangat kontras dibandingkan dengan tekad kuat pemerintah mengembangkan sekolah-sekolah publik menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI)/sekolah berstandar internasional (SBI).

Diberitakan sebelumnya dalam dialog dengan komunitas pendidikan se-Yogyakarta di SMA Negeri Teladan I di Yogyakarta, Rabu (2/6/2010), Wapres menyatakan, berdasarkan pemetaan hasil ujian nasional (UN), sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu. Namun, jika sudah berkali-kali dibantu, tetapi masih belum bisa memperbaiki diri dan tetap jelek, lebih baik sekolah tersebut ditutup.

"Dari sini kita melihat bahwa sebetulnya negara justru telah gagal memberikan layanan pendidikan pada semua warga negaranya. Jelas, ini kontras sekali dengan rencana-rencana pemerintah pada RSBI atau SBI," kata Ade.

Ade menambahkan, pemerintah terlihat semakin mendorong pendidikan nasional mengarah pada area privatisasi. Sekolah-sekolah publik atau negeri berstatus RSBI yang sudah bagus fasilitasnya justru seolah dimanjakan dengan diberi dana pembinaan lebih besar ketimbang sekolah publik non-RSBI.

"Istilahnya, sekolah negeri yang sudah sekarat malah dimatikan. Bukan apa-apa, yang di sekolah-sekolah non-RSBI itu kan kebanyakan orang miskin atau menengah ke bawah," ujar Ade.