Kuota KMS untuk RSBI Diperkecil

YOGYAKARTA, KOMPAS - Kuota pelajar miskin atau pelajar pemegang kartu menuju sejahtera di rintisan sekolah bertaraf internasional tahun ini dikurangi. Pengurangan kuota membuat pelajar miskin makin sulit menembus rintisan sekolah berstandar internasional.

Di SMA Negeri 1 Yogyakarta, misalnya, kuota pelajar pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) dikurangi dari 30 kursi atau 10 persen dari daya tampung pada tahun lalu menjadi delapan kursi atau 3 persen dari daya tampung untuk tahun ini. Di SMAN 3 Yogyakarta, kuota dikurangi dari 26 kursi menjadi tujuh kursi pada tahun ini. Di sejumlah SMP negeri berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), kuota dikurangi dari 25 persen menjadi 8-10 persen.

Pemimpin Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 2010 Kota Yogyakarta Samiyo mengatakan, pengurangan kuota di RSBI ini untuk mengantisipasi tingginya kesenjangan kemampuan antara pelajar KMS dan non-KMS yang dinilai mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Pengurangan kuota disesuaikan dengan jumlah pelajar KMS yang diterima tahun lalu. Di SMAN 1 Yogyakarta, misalnya, dari 30 kursi yang disediakan, hanya satu pelajar KMS yang mendaftar.

Selain itu, peserta KMS juga dikhawatirkan akan kesulitan mengikuti gaya hidup di sekolah berstatus RSBI. "Harus diakui gaya hidup pelajar RSBI membutuhkan taraf ekonomi menengah atas. Dikhawatirkan pelajar KMS justru tertekan kalau tidak bisa mengikuti teman- temannya," ujarnya di Yogyakarta, Senin (7/6).

Sebanyak 27 persen pelajar KMS atau sekitar 722 pelajar KMS diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan 1.868 kursi untuk pelajar KMS, yaitu 851 kursi di 16 SMP negeri, 129 di 11 SMA negeri, dan 888 di SMK negeri. Padahal, jumlah total pelajar KMS yang akan mendaftar SMP dan SMA/SMK mencapai 2.590 orang.

Samiyo mengatakan, para pelajar KMS yang tidak tertampung bisa mendaftar di sekolah swasta di dalam Kota Yogyakarta. Meskipun di sekolah swasta, para pelajar KMS tetap memperoleh subsidi pendidikan melalui dana jaminan pendidikan daerah (JPD).

Kepala Pengelola JPD Kota Yogyakarta Mawardi mengatakan, untuk sekolah negeri, para pelajar KMS ini sama sekali tidak boleh dipungut biaya di sekolah negeri. "Tapi, untuk sekolah swasta, kami hanya mengimbau karena tidak semua biaya uang swasta ditanggung pemerintah," katanya. (IRE)