Kebijakan RSBI Memang Janggal

SEMARANG, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang, Prof AT Sugito, menilai kebijakan pengembangan sekolah menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) terkesan janggal. Pengembangan RSBI dan SBI seharusnya dimulai dengan pengembangan lembaga pencetak tenaga kependidikan (LPTK).

Demikian diungkapkan Sugito seusai seminar "Pembinaan Nasionalisme Melalui Jalur Pendidikan" di Semarang, Selasa (8/6/2010). Pada seminar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu, Sugito mengatakan, LPTK harus disiapkan terlebih dahulu untuk mencetak tenaga guru berkualitas internasional seiring dengan pendirian RSBI dan SBI.

Namun, kata dia, kebijakan itu justru diawali dengan pendirian RSBI, sedangkan LPTK yang ada belum disiapkan sehingga tidak mampu mengimbangi proses pembelajaran di sekolah berlabel internasional.

"Kalau mau kebijakan pengembangan RSBI berjalan baik, LPTK sebagai pencetak tenaga guru harus disiapkan terlebih dulu baru membangun RSBI dan SBI, bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang ini," katanya.

Selain itu, kata Sugito, pengembangan RSBI dan SBI salah satunya dilakukan dengan pemberian materi, sistem pembelajaran, dan cara komunikasi yang bertaraf internasional, berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Akan tetapi, lanjut dia, pengembangan RSBI dan SBI ternyata diiringi dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah semacam itu.

"Fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh sekolah berlabel internasional ternyata berimplikasi terhadap mahalnya biaya pendidikan, padahal seharusnya pengembangan RSBI dan SBI tidak seperti itu," katanya.