PALU, KOMPAS.com - Dewan Pendidikan Sulawesi Tengah menilai, pungutan uang masuk di sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di daerahnya masih tergolong wajar. Masalah utamanya selama ini adalah pengelolaan dana yang kurang bertanggung jawab dan tidak transparan sehingga banyak orang tua yang protes.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Tengah M Juraid di Palu, Rabu (9/6/2010), terkait banyaknya keluhan masyarakat soal pungutan uang masuk RSBI di Kota Palu. Hal tersebut bahkan menjadi pembahasan dalam pertemuan para Kepala RSBI se-Sulteng dengan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Abubakar Almahdali, Senin (7/6/2010) lalu, di Palu.
Dalam pertemuan itu dilaporkan, nilai pungutan uang masuk sekolah RSBI tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMU) bervariasi, yakni antara Rp 3 juta dan Rp 5 juta per siswa. Komponen biayanya antara lain terdiri dari uang pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, studi banding, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), uang organisasi siswa intra sekolah (OSIS), uang pakaian, kegiatan keagamaan, serta aktivitas ekstra kurikuler.
Persoalan utama sebenarnya, kata Juraid, adalah pengelolaan dana itu yang kurang bertanggung jawab dan tidak transparan. "Sebenarnya orang tua umumnya tidak keberatan dengan jumlah biaya, namun mereka memprotes pengelolaan yang tidak akuntabel dan transparan," ujar Juraid.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar FKIP Universitas Tadulako mengatakan, nominal pungutan itu masih termasuk murah dibandingkan dengan daerah-daerah tetangga Sulteng lainnya seperti Makassar yang mencapai Rp 10 juta lebih.
