Perketat Pengawasan Pengadaan Buku

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI mengingatkan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI dan jajarannya agar memperketat pengawasan pengadaan buku-buku pelajaran memasuki tahun ajaran baru 2010/2011.

"Di mana-mana publik banyak diberi informasi, bahwa anggaran pendidikan naik, biaya sekolah gratis dan seterusnya, tetapi tiap tahun, terutama memasuki ajaran baru, tetap saja pengadaan buku pelajaran ini diproyekkan dengan menjadikan peserta didik sebagai obyek pengerukan keuntungan," kata anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh di Jakarta, Jumat (11/6/2010).

Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini berjanji akan ikut memonitor ke sejumlah kawasan, baik langsung maupun melalui jejaring partai serta LSM tertentu yang diajak bekerja sama untuk hal tersebut. "Kita berusaha untuk tidak menjadikan masalah buku-buku pelajaran di tahun ajaran baru sebagai salah satu kendala yang menghambat kenyamanan para anak didik memperoleh pelayanan pendidikan yang layak," tambah Angelina.

Apalagi, lanjut Angelina, ada indikasi momentum tahun ajaran baru seringkali dijadikan lahan mengeruk keuntungan setinggi-tingginya dengan menaikkan harga-harga buku pelajaran. Seringkali juga, ujarnya, harga melangit karena stok kurang tersedia akibat telah diborong lebih dulu oleh kelompok tertentu yang mengharapkan keuntungan berganda-ganda.