Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akreditasi PTS Terlalu Dipaksakan

Kompas.com - 13/08/2010, 22:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi perguruan tinggi. BAN PT saat ini dinilai tidak kompeten lagi menangani akreditasi program studi seluruh perguruan tinggi dengan obyektif, transparan, terbuka, serta komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Ketua APTISI, Suharyadi, dan beberapa perwakilan perguruan tinggi lainnya sebagai sebuah deklarasi di Jakarta, Jumat (13/8/2010). Dalam deklarasi yang berisi tujuh butir penolakan tersebut Suharyadi mengungkapkan, APTISI yang anggotanya lebih dari 3000 PTS mengeluhkan proses penilaian akreditasi PTS yang dilakukan oleh BAN PT.

"Terjadi penurunan yang drastis sejak saat ini. Yang dapat A sekitar 24 persen pada 1997, sekarang jadi tinggal 8 persen. Lebih tidak masuk akal lagi, PTS tidak tahu dan mengerti penyebab penurunan tersebut. Sangat tidak transparan," ucap Suharyadi.

Anggota BAN PT, lanjut Suharyadi, tidak dapat memahami kondisi PTS-PTS di Indonesia, terutama seperti yang ada di daerah. Ia mengaku tak habis pikir melihat sebagian besar PTS mengalami penurunan akreditasi yang sangat drastis.

"Akreditasi ini ditekankan untuk mengarahkan PTS sebagai world class of university tetapi semua standarnya disamakan. Lha, bagaimana PTS yang ada di daerah. Teman-teman kami yang di Papua tentu saja teriak tidak sanggup," ujar Rektor Universitas Mercu Buana ini.

Menurutnya, ada asesor (personalia BAN PT) yang menggunakan standar luar negeri untuk mengakreditasi perguruan tinggi di daerah. Hal ini menjadi suatu ketidakadilan dan terlihat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APTISI Jawa Barat, Budi Djatmiko mengatakan, standar akreditasi yang ditetapkan BAN PT mensyaratkan suatu perguruan tinggi memiliki sejumlah dosen yang terakreditasi. Syarat itu dinilainya sulit dipenuhi PTS di daerah karena dosen-dosen mereka cenderung sulit mendapatkan bantuan dana untuk penelitian sebagai syarat akreditasi dosen.

"Dosen di PTN mampu melakukan riset karena disokong dana. Kalau swasta, tidak mungkin, apalagi yang kecil. Untuk cost penelitian, setiap dosen itu sulit sekali mendapatkannya," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Budi, Dinas Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (Dikti Kemdiknas) belum berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi serta membina PTS dalam meningkatkan kualitasnya.

"Saat ini kita punya 15.000 program studi dengan jumlah doktor 23.000 dari jumlah total dosen di seluruh Indonesia mencapai 270.000. Dari situ kita bisa katakan mustahil bisa mencapai standar kalau setiap tahun satu PTS hanya satu dosen saja yang disertifikasi. Ini terbukti, antara BAN PT dan Dikti tidak ada koordinasi, terlalu dipaksakan," tambah Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com