Akreditasi Rugikan PTS

Jakarta, Kompas - Perguruan tinggi swasta merasa dirugikan dengan standar akreditasi yang diberlakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi saat ini. Standar akreditasi yang diterapkan saat ini dinilai mengacu pada perguruan tinggi berkelas dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Suharyadi di Jakarta, akhir pekan lalu. APTSI yang mewadahi sekitar 3.000 perguruan tinggi swasta (PTS) menolak keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Suharyadi menyampaikan, semakin sulit bagi perguruan tinggi swasta untuk mencapai standar akreditasi A karena BAN-PT memakai standar yang mengacu pada perguruan tinggi berkelas dunia. Hal itu bertolak belakang dengan kondisi kebanyakan PTS di Indonesia, terutama di daerah.

Jika akreditasi program studi di perguruan tinggi negeri dan PTS yang lalu bisa mencapai 24 persen dari program studi yang diakreditasi, beberapa tahun belakangan ini menurun drastis hanya 8 persen. Penurunan hasil akreditasi itu pun dinilai tidak obyektif dan tidak transparan karena perguruan tinggi justru merasa kinerjanya semakin membaik.

Budi Djatmiko, Ketua Organisasi APTSI Pusat yang juga Ketua APTSI Jawa Barat, mengatakan, naiknya standar akreditasi perguruan tinggi belum didukung dengan pranata atau bantuan peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta dari pemerintah. Dengan standar akreditasi saat ini, semakin sulit bagi PTS kecil di daerah mendapatkan akreditasi C.

”Kalau BAN-PT tetap seperti sekarang, perguruan tinggi besar saja yang hanya bisa diakreditasi. Padahal, perguruan tinggi swasta di daerah dibutuhkan masyarakat dengan biaya kuliah yang terjangkau,” ujar Budi.

Suharyadi mengatakan, sulit mengandalkan BAN-PT karena ada sekitar 150.000 program studi, yang baru 50 persen diakreditasi.

”Kami meminta supaya Mendiknas mengizinkan adanya badan akreditasi perguruan tinggi selain BAN-PT,” kata Suharyadi.

Wibisono Hardjopranoto, Rektor Universitas Surabaya, mengatakan, Filipina memiliki sekitar lima badan akreditasi perguruan tinggi. (ELN)