Tes Keperawanan Itu Barbar!

KOMPAS.com — Wacana untuk melakukan tes keperawanan bagi calon siswa sekolah menengah atas atau SMA dinilai melebihi dari primitif dan sangat terbelakang. Bahkan, Neng Dara Affiah, Komisioner Komnas Perempuan, secara tegas mengatakan bahwa tes keperawanan adalah barbar.

"Primitif masih bermoral. Ini adalah wacana yang sangat lebih dari terbelakang. Kebijakan yang dikeluarkan dengan logika yang sangat salah. Ini barbar!" kata Neng Dara saat dihubungi Kompas Female, Selasa (28/9/2010).

Menurut Neng Dara, tes keperawanan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pertama, karena hanya perempuan yang memungkinkan terdeteksi perawan atau tidak, sedangkan keperjakaan laki-laki tidak bisa terdeteksi. Kedua, diskriminasi perempuan di bidang pendidikan, jika kemudian terbukti si perempuan tidak perawan, maka ia ditolak dan tidak mendapatkan akses pendidikan. Padahal, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus diberikan penyelenggara negara. "Diskriminasi di bidang pendidikan sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945," papar Neng Dara.

Wacana yang menuai kritik ini digulirkan anggota DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno. Keinginan Bambang agar siswi melakukan tes keperawanan dalam penerimaan siswa baru (PSB) disampaikan terkait peningkatan mutu pendidikan di Jambi. Keinginan ini kemudian direspons berbagai pihak, termasuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melihat tes keperawanan bukan sebagai solusi.

Tidak ada urgensinya
Menurut Neng Dara, tes keperawanan bagi calon siswa tidak ada urgensinya karena hanya melihat dimensi keperawanan dari satu perspektif saja. Padahal, keperawanan bukan hanya karena hubungan seksual.

"Selaput dara perempuan bisa saja robek karena jatuh dari sepeda. Kebijakan ini sangat mundur dan tidak memiliki perspektif kemajuan. Seharusnya kita sudah tidak lagi mempersoalkan keperawanan yang sangat personal," tambahnya.

Seharusnya, saran Neng Dara, penyelenggara negara membuat kebijakan yang membuat remaja lebih produktif, seperti membuat arena olahraga atau kesenian yang mendorong remaja beraktivitas.

"Jika persoalannya adalah menyikapi kenakalan remaja, maka tes keperawanan adalah cara yang tidak akan efektif. Pendidikan reproduksi di rumah atau di sekolah akan lebih efektif untuk mengatasinya," ucapnya.

Akan lebih efektif lagi jika negara menyelenggarakan pendidikan seks untuk remaja seputar reproduksi. Remaja menjadi lebih paham perilaku seperti apa yang bisa menyebabkan kehamilan dan bisa menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

"Tes keperawanan tidak menawarkan solusi apa pun, termasuk untuk orangtua dalam mengawasi perilaku anaknya," katanya sambil menambahkan bahwa pemahaman mengenai hukuman sosial atau pengucilan sosial jika remaja hamil juga bisa menambah pemahaman remaja untuk menjaga perilakunya.

Neng Dara mengkritik bahwa DPRD seharusnya lebih menyoroti pendidikan reproduksi dan merencanakan budget lebih serius untuk hak reproduksi remaja.

"Dalam membuat kebijakan seharusnya lebih menyasar pada kebijakan publik, pada kebutuhan publik, bukan area privat seperti ini," Neng Dara menegaskan.

Pemerintah sebenarnya memiliki kebijakan reproduksi, tetapi belum diefektifkan. "Budgetnya kecil, seperti dianggap tidak penting," tandasnya.