Akar Masalah Belum Terurai

Jakarta, Kompas - Indonesia termasuk dalam 10 negara yang mencatat kemajuan pesat dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia. Namun, pemerintah masih harus bekerja lebih keras karena akar masalah pembangunan manusia dan kemiskinan nasional belum terurai.

Demikian disampaikan Manajer Program International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Wahyu Susilo yang dihubungi di Sanur, Bali, Jumat (10/12). Wahyu menanggapi laporan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 2010, yang disusun Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Jakarta, Jumat.

”Meski income (pendapatan) ada (perbaikan), tetapi masalahnya apakah akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat memadai? Kalau memakai (indikator) pendapatan, mungkin hanya 35 juta jiwa orang miskin,” kata Wahyu.

Namun, ia mencontohkan, satu keluarga dengan pendapatan cukup tetapi tinggal di daerah yang jauh dari akses pendidikan dan kesehatan tidak patut diklaim bebas dari kemiskinan. Pemerintah sepatutnya menuntaskan akar masalah pembangunan sumber daya manusia sehingga upaya mengatasi kemiskinan lebih konkret.

Komitmen serius

PBB mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam pembangunan manusia. Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia El-Mostafa Benlamlih menilai nilai HDI Indonesia yang naik 54 persen, tahun 1980-2010, menunjukkan komitmen pemerintah memperbaiki kondisi masyarakat.

”Kemajuannya luar biasa. Hal ini juga menunjukkan komitmen serius pemerintah memperbaiki pembangunan manusia di negara ini,” ujar Benlamlih.

Penulis utama laporan HDI, Jeni Klugman, menyatakan bahwa indikator-indikator, seperti pendidikan dan kesehatan, memberikan informasi tambahan yang penting untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai kondisi pembangunan manusia di dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana mengingatkan, Indonesia tidak mengalami kenaikan peringkat HDI karena metodologi yang digunakan berbeda. Metodologi yang digunakan pada HDI 2010 direvisi dengan memasukkan indikator kesetaraan jender dan kemiskinan multidimensi.

”Jangan bandingkan data per tahun karena tidak sama. Ada indikator tambahan pada HDI tahun ini,” kata Armaida.

Namun, menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, validitas metodologi yang digunakan oleh HDI 2010 masih harus didiskusikan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menerjemahkan data HDI menjadi kebijakan atau program yang konkret di pusat dan daerah.

”Ini penting karena melibatkan penyusunan anggaran. Pilihan intervensi itu yang penting dan kadang sulit diputuskan,” ujarnya. (LUK/ham)