Model Sertifikasi Memble, Perlu Diubah

SEMARANG, KOMPAS.com - Sertifikasi guru yang menuai banyak kritik seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Jika pemerintah dan masyarakat belum puas dengan kinerja guru pasca-sertifikasi selama ini, jangan hanya menyalahkan guru, tetapi pengawasan yang ketat dan berkelanjutan terhadap proses sertifikasi haruslah dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kebijakan di daerah.

Demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam Diskusi ”Menakar Profesionalitas Guru Pasca-sertifikasi” yang diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (22/12/2010) di Kampus Unnes, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah.

Diskusi yang dibuka Rektor Unnes Sudijono Sastro Atmodjo itu dihadiri sejumlah guru SD, SMP, SMA, serta para dosen, Dinas Pendidikan Jateng, lembaga swadaya masyarakat, penyelenggara sertifikasi guru, dan tokoh pendidikan.

”Desain sertifikasi harus berubah. Model memberikan sertifikasi pada guru itu yang penting,” ujar Sudharto, Ketua Badan Penasihat PGRI Jateng.

Samsudi, Ketua Tim Pengembangan dan Pembinaan Keprofesian Guru Berkelanjutan (PPKGB) Unnes, mengemukakan, dari segi kebijakan, sertifikasi guru tidak ada masalah. Namun, secara proses perlu ada pembaruan-pembaruan, terutama pengembangan dan pembinaan pasca-sertifikasi.

Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi menyatakan sependapat, ke depan model pengembangan keprofesian guru harus dibuat bagus agar mutu pendidikan ditingkatkan. Dalam diskusi tersebut, guru SMPN 2 Semarang, Roberta Sri Wahyuningrum, menegaskan motivasinya mengikuti sertifikasi murni untuk peningkatan kompetensi, bukan untuk motivasi finansial.

Rektor Unnes mengakui bahwa sejauh ini banyak guru dan dosen yang sudah mengikuti sertifikasi, tetapi masyarakat belum menerima dampak dari sertifikasi tersebut. (SON)