DPR: Diskriminatif, Hapus Jalur Mandiri!

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR menilai, ke depan kebijakan jalur mandiri dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri sebaiknya dihapuskan. Kalaupun saat ini masih diberlakukan, jalur seleksi tersebut hanya bersifat transisi karena terlalu diskriminatif.

"Karena pada akhirnya, akses memasuki perguruan tinggi harus merata, tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan keuangan calon mahasiswa," tukas anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (12/1/2011), terkait dengan tetap dijalankannya seleksi jalur mandiri tahun ini oleh sejumlah PTN.

Hetifah menambahkan, pemerataan itu bisa terjadi jika orang-orang kaya di Indonesia dikenai biaya pajak yang lebih tinggi. Dengan cara itulah, menurutnya, PTN tak akan lagi berdalih menerapkan keadilan melalui kebijakan yang diskriminatif tersebut.

"Sebab, kebijakan ini bertendensi menciptakan kelas sosial di kampus dan mengurangi kualitas lulusan," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah kembali memperingatkan PTN untuk mematuhi ketentuan pemerintah tentang penerimaan calon mahasiswa baru. Adapun ketentuan itu adalah, selain harus menerima 60 persen calon mahasiswa dari seleksi nasional dan 40 persen dari seleksi mandiri, PTN tidak boleh menyelenggarakan seleksi mandiri sebelum Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang akan dilaksanakan pada 1-2 Juni 2011.

"Saya sudah memperingatkan PTN-PTN yang berencana seleksi mandiri sebelum SNMPTN. Saya sudah kasih tahu para rektor itu, ora elok (tidak pantas), harus disesuaikan dengan aturan," tegas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso, Selasa (11/1/2011) di Jakarta.