Dibatasi, Harusnya PTN Semakin Kreatif

SEMARANG, KOMPAS.com - Pembatasan kuota mahasiswa baru dari jalur mandiri sebetulnya bukan masalah bagi PTN. Hal tersebut seharusnya justru dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi perguruan tinggi negeri (PTN).

Demikian diungkapkan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Sudharto P Hadi di acara Pisah Sambut Pejabat Pembantu Rektor Undip di Semarang, Senin (17/1) malam tadi. Menurutnya, penetapan kuota jalur nasional sebesar 60 persen itu memang menjadi respons positif atas semakin banyaknya jalur mandiri yang diselenggarakan PTN dan hanya sedikit yang diambilkan dari jalur nasional.

Ia membandingkan dengan penerimaan mahasiswa baru PTN kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Menurutnya, PTN sangat bervariasi mengambil mahasiswa dari jalur nasional, ada yang 30 persen, 25 persen, bahkan ada yang hanya lima persen.

"Ketika itu, jalur mandiri PTN dimaknai sebagai kesempatan untuk ’menghimpun’ dana dari mahasiswa, karena itu pembatasan kuota jalur mandiri ini menjadi tantangan besar bagi PTN," kata Sudharto.

Di sisi lain, lanjut dia, peningkatan kuota mahasiswa dari jalur nasional juga memiliki sisi positif bagi PTN, yaitu semakin ketatnya persaingan di antara calon mahasiswa. Hal itu terjadi karena peserta seleksi nasional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia terus bertambah.

"Bandingkan dengan pelaksanaan jalur mandiri yang hanya diikuti peserta lingkup regional, misalnya hanya Jawa Tengah. Memang, ada yang berasal dari luar daerah, namun jumlahnya tidak seberapa," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seleksi mandiri yang diselenggarakan PTN diharapkan berakhir pada 2011 agar mahasiswa tidak mampu memiliki akses lebih luas untuk pendidikan tinggi. Sebagai gantinya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional akan memberikan insentif kepada PTN. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (16/1/2011).

”Tahun 2011 masih ada ruang, tetapi pada 2012 kami ingin seleksi mandiri sudah tidak lagi agar biaya penyelenggaraan pendidikan tidak dibebankan pada mahasiswa baru,” ucapnya.