Jimly Asshiddiqie Dirikan Sekolah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, mendirikan sekolah hukum dan pemerintahan bagi para penyelenggara negara dan calon penyelenggara. Nama sekolah baru itu Jimly School Law and Government.

Sekolah tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu hukum dan pemerintahan kepada para pengambil kebijakan sehingga akan tercipta sebuah kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat.

"Sekolah ini dengan maksud menyediakan agenda bagi para politisi baik yang duduk di parlemen eksekutif, baik yang baru dan akan menjadi pejabat publik untuk melakukan short course trainning," ungkap Jimly, Selasa (18/1/2011), di Hotel Millenium, Jakarta.

Ia melihat pembelajaran hukum dan pemerintahan kepada para pejabat sangat penting karena banyak pejabat saat ini yang tidak berlatar belakang hukum dan pemerintahan sehingga akhirnya membuat kebijakan yang berbenturan dengan masyarakat.

"Saat ini kami fokus short course selama seminggu, sebulan, sampai tiga bulan. Salah satu bentuk short course-nya yakni dengan workshop. Ke depan semoga bisa ada pendidikan S2, misalnya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Jimly menargetkan dapat memberikan kursus singkat kepada 15.000 anggota DPRD seluruh Indonesia, para calon kepala daerah dan tim suksesnya untuk mengetahui cara bersengketa di MK, dan para pejabat eksekutif.

Tiga materi penting yang akan menjadi pembelajaran di dalam kursus singkat tersebut yakni soal sikap sebagai pemimpin, kemampuan teknis memimpin, dan pengetahuan supaya kepemimpinan berguna bagi kemajuan bangsa.

"Seorang pemimpin jangan hanya paham teori. Misalnya, dia menteri ekonomi, bukan hanya teori ekonomi saja yang harus dipahami tapi juga harus paham realitas ekonomi di lapangan. Demikian juga di Pemda (pemerintah daerah), mereka harus paham prinsip local government," jelas dia.

Usai diresmikan hari ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Jimly School Law and Government memulai aktivitas kursus singkat perdananya dengan menggelar Workshop "Revisi UU Partai Politik" di Hotel Millenium, Jakarta.