Lulusan Pelayaran Banyak "Dicomot" Asing

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Bobby R Mamahit mengakui, selama ini sebagian besar lulusan sekolah tinggi pelayaran berstandar internasional milik pemerintah lebih banyak digunakan  perusahaan pelayaran asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Dalam satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, misalnya, ada 20 taruna, sebanyak 15 lulusannya atau sekitar 70 persen pasti bekerja di perusahaan pelayaran asing," ujar Bobby dalam Sarasehan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Menurutnya, hal itu tidak bisa dicegah karena umumnya para taruna mendapatkan tawaran gaji 3-4 kali lebih tinggi di perusahaan pelayaran asing ketimbang mengabdi di perusahaan pelayaran nasional.

"Itu hak dan tak bisa dicegah," katanya.

Ia memberikan contoh, gaji terendah pelaut di perusahaan pelayaran asing saat ini minimal 500 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 5 juta dengan kurs per dollar AS Rp 10.000. Sementara itu, gaji untuk kelas perwira biasanya berkisar 2.000-3.000 dollar AS atau sekitar Rp 20 juta-Rp 30 juta per bulan.

"Hal yang kurang lebih sama terjadi di perusahaan pelayaran asing yang berlayar di Indonesia, misalnya kapal-kapal yang melayani kegiatan pengeboran minyak lepas pantai (off shore)," ujar Bobby.

Kondisi tersebut juga dipicu tingginya permintaan pelaut dunia dan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, pasokan SDM tetap terbatas.

"Hingga 2012 saja, dunia memerlukan perwira pelaut baru sebanyak 83.000 orang, sedangkan kemampuan nasional hingga lima tahun ke depan hanya mampu memasok 18.000 perwira dari total pelaut sebanyak 43.000 orang," katanya.

Oleh karena itu, kata Bobby, pihaknya akan meningkatkan kapasitas sekolah tinggi pelayaran nasional dalam beberapa tahun ke depan, antara lain dengan membangun sekolah pelayaran di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat.