Magang di Kota, Siapa yang Membiayai?

SEMARANG, KOMPAS.com - Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) beserta dinas-dinas pendidikan di daerah tidak cukup bekerja sendiri untuk memajukan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya terkait program SMK 3+1. Harus ada sinergi dengan dinas-dinas terkait penyediaan lapangan kerja.

"Dinas-dinas terkait seperti dinas tenaga kerja dan transmigrasi harus diajak bersinergi untuk menampung lulusan SMK. Jangan sampai pemerintah hanya mampu mengupayakan pendidikannya, namun setelah lulus tak difasilitasi," ujar Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Muhdi, Rabu (9/2/2011).

Syarat lainnya, lanjut Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu, pelaksanaan program SMK 3+1 juga harus melihat kondisi sekolah yang ada di setiap wilayah, terutama pedesaan yang berbeda dengan perkotaan.

"Kalau sekolah di perkotaan mungkin mudah mencari perusahaan yang digunakan sebagai tempat magang siswa, tetapi di pedesaan kondisinya berbeda. Kalau mereka harus magang ke perusahaan di kota, siapa yang membiayai," katanya.

Terlebih lagi, kata dia, belum tentu seluruh perusahaan atau industri mau ditempati siswa magang karena menilai keberadaan mereka yang kerap merepotkan. Di sisi lain, belum tentu perusahaan tersebut mau membiayai kebutuhan mereka selama magang.

"Memang, tidak semua perusahaan seperti itu, sebab ada pula perusahaan yang mau menanggung biaya siswa. Ini salah satu hal yang perlu disadari dan diantisipasi pemerintah sebelum melaksanakan program tersebut," katanya.

Seperti halnya program vokasi yang tengah digalakkan, kata dia, semestinya pemerintah tidak hanya mendorong minat siswa untuk bersekolah di SMK, melainkan harus menyiapkan antisipasi membeludaknya calon tenaga kerja lulusan SMK.

"Berbagai program pengembangan SMK ini baik, termasuk SMK 3+1, namun semuanya harus disiapkan dengan matang, termasuk ketersediaan berbagai peralatan praktik yang memadai dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi," kata Muhdi.