Pemerhati: Jalur Undangan Cuma Taktik!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati pendidikan menilai, ditiadakannya jalur-jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru dan diganti seluruhnya melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) patut dicurigai. Khususnya dengan adanya perubahan berupa SNMPTN jalur undangan, karena cara tersebut disinyalir hanya untuk mengakali agar PTN, terutama yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN), seolah-olah tak lagi menarik uang dari mahasiswa.

Demikian diungkapkan pemerhati pendidikan dari Education Forum Elin Driana kepada Kompas.com, Senin (14/2/2011). Ia juga mengatakan, hal ini semacam taktik agar PTN seakan-akan terlihat mendukung dibubarkannya UU BHP dan patuh dengan tidak ada undang-undang tersebut di mata masyarakat.

"Ini seakan ingin mengakali UU BHP. Memang, cara ini seperti dulu saat masih UMPTN, kalau dulu kan porsinya lebih besar untuk semua kalangan, tidak dibagi tertulis dan undangan," ujar Elin.

"Ketika berubah menjadi SNMPTN pun pada awalnya masih berbeda, karena kalau dulu sumbangannya dulu ditanya, barulah calon mahasiswa ikut tes. Kalau sekarang tes dulu, baru ditanya sumbangan," kata dia. 

Ia menilai, besarnya porsi untuk jalur undangan dan hanya untuk sekolah-sekolah sekolah tertentu atau yang terakreditasi, membuat SNMPTN masih terkesan diskriminatif. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa masuk dan lolos seleksi ini.

"Kenapa sih tidak dibuka semuanya lewat SNMPTN? Kalau begini, yang saya khawatirkan biaya kuliah tetap dibebankan ke mahasiswa. Kalau sudah begitu, ya, cuma golongan tertentu saja yang bisa bayar. Kita lihat sendiri, profil siswa di sekolah-sekolah yang akreditasinya bagus atau sekolah favorit, itu kan sekolah-sekolah yang orangtuanya dari menengah atas secara ekonomi," tegas Elin.