Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangankan Audit, Laporan Saja Tak Ada!"

Kompas.com - 15/03/2011, 12:21 WIB
M.Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - ICW menilai, pengakuan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal soal besarnya penyalahgunaan dana RSBI di jenjang SMA sangat mungkin terjadi. Indikasi itu bisa dilihat dari kasus dugaan korupsi temuan BPK dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant RSBI di 7 sekolah, yaitu SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67, dan SDN 012 RSBI Rawamangun Jakarta.

"Kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di SMPN Induk itu ditaksir mencapai Rp 1,1 miliar lebih, sementara di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi sebesar Rp 4,5 miliar. Jadi, kalau dikatakan di SMA juga terjadi penyalahgunaan, itu sangat mungkin terjadi," ujar Febri Hendri, peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kompas.com, Selasa (15/3/2011). 

Seperti diberitakan, Selasa (15/3/2011), Wamendiknas mengakui bahwa penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pungutan orangtua siswa untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) paling banyak terjadi di jenjang SMA, sementara di tingkat SD hanya sekitar 25 persen.

Dana untuk RSBI itu, kata Fasli, tak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas guru, melainkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah.

"Sangat mungkin terjadi penyalahgunaan karena dari kasus itu kami akhirnya tahu bahwa tidak ada pertanggungjawaban penggunaan uang RSBI di sekolah, terutama dana yang berasal dari orang tua murid," ujar Febri.

Ia menambahkan, persoalan dana RSBI ini memang aneh. Sejauh ini, kasus penyalahgunaan dana RSBI jenjang SMA juga pernah terjadi di SMA 68 Jakarta. Hanya saja, persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Jangankan diaudit, pertanggungjawaban pemakaian dananya saja tidak ada," kata Febri.

Retno Listyarti, guru di SMAN RSBI 13 Jakarta Utara, mengatakan selama ini pemantauan penggunaan dana di lapangan sangat kurang. Dana pelatihan bahasa Inggris misalnya, sejauh ini benar atau tidak dilaksanakan juga tidak pernah dicek.

"Sekolah-sekolah negeri yang diinternasionalisasikan atau di-RSBI-kan itu kan sekolah unggulan, isinya anak-anak orang kaya dan dapat bantuan negara atau block grant. Selain tidak adil, juga rawan dikorupsi karena transparansinya kurang, bahkan tidak ada," ujar Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com