BOS Telat, "Dapur" Sekolah Terganggu

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan diberikannya sanksi keras berupa sangsi finansial kepada 315 daerah yang terlambat menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah.

Kementrian Pendidikan Nasional memang telah memberikan batas akhir penyaluran dana BOS pada Selasa (15/3/2011) lalu. Namun, sampai Rabu (16/3/2011) kemarin baru 171 dari 497 kabupaten/kota atau sekitar 40,2 persen daerah yang menyalurkan dana BOS itu ke sekolah. Namun demikian, lanjut Mendiknas, kegiatan sekolah tetap bisa berjalan setidaknya sampai dua bulan keterlambatan.

"Satu sampai dua bulan keterlambatan dana BOS, sekolah masih bisa berjalan. Tapi, selanjutnya bagaimana?," kata Mendiknas Mohammad Nuh di acara Rembuk Nasional Pendidikan (Rembuknas) 2011 di Depok, Kamis (17/3/2011).

Adapun koordinasi antara Kemdiknas, Kemdagri dan Kemenkeu tersebut guna me-review daerah-daerah yang telat menyalurkan sampai batas akhir, yaitu 15 Maret 2011. Review tersebut meliputi apa saja yang telah dikirimkan pusat kepada daerah, karena selain BOS, masih ada dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan lain-lain.

"Setelah review kita akan mengetahui daerah mana saja yang perlu diberikan sanksi," ujar Nuh.

"Teguran tertulis biasanya cenderung tidak efektif. Maka itu, kami memutuskan untuk memberikan sangsi finansial," papar Nuh.