Inspektorat Panggil Dua Kepala Sekolah

PAREPARE, KOMPAS.com — Inspektorat Kota Parepare, Sulawesi Selatan, akan segera memanggil Kepala SMPN 1 dan SMPN 2 Parepare karena diduga merekayasa data siswa penerima beasiswa bagi siswa miskin. Pemanggilan dilakukan untuk klarifikasi terkait hal itu.

Selain dua kepala sekolah itu, Inspektorat Kota Parepare juga akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Parepare untuk dikonfirmasi terkait dugaan kasus yang sama.

Manipulasi data siswa penerima beasiswa miskin di dua sekolah tersebut terungkap setelah Koordinator Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kota Parepare Bakhtiar Syarifuddin membeberkan data temuannya kepada wartawan beberapa hari lalu.

"Kami akui menemukan ketidakwajaran dalam data siswa penerima beasiswa miskin di dua sekolah tersebut. Untuk memperjelas temuan itu, pihak kami masih sementara mempelajari petunjuk teknis pencairannya," kata Kepala Inspektorat Kota Parepare H Badaruddin kepada Kompas.com, Kamis (19/5/2011).

Jika dalam pemeriksaan Inspektorat nantinya terbukti benar pihak terkait sengaja melakukan rekayasa data siswa penerima beasiswa miskin, ganjaran yang pantas diberikan kepada mereka adalah sanksi tegas.

"Hasilnya akan kami laporkan kepada wali kota dan menjatuhkan sanksi tegas kepada keduanya," katanya.

Anggota DPRD Kota Parepare, Minhajuddin Ahmad, secara terpisah mengaku baru mengetahui adanya oknum kepala sekolah yang sengaja mencari keuntungan dari beasiswa anak miskin dengan modus memanipulasi data siswa penerimanya.

Legislator Partai Golkar Parepare ini mengatakan, jika betul dugaan praktik manipulasi data beasiswa miskin yang dibeberkan GNPK dan bisa dibuktikan, tentu akan berimplikasi hukum terhadap penentu kebijakan di dua sekolah itu.

"DPRD juga akan melakukan pengusutan dugaan manipulasi data beasiswa miskin tersebut," katanya.

SMPN 1 dan SMPN 2 Parepare diduga melakukan praktik manipulasi data beasiswa miskin dengan mencantumkan data anak sopir, tukang ojek, penjahit, buruh harian, dan nelayan sebagai penerima beasiswa. Namun, dari hasil temuan GNPK Parepare, ternyata data tersebut palsu. Dari 500 siswa penerima beasiswa miskin di kedua sekolah tersebut, sedikitnya 20 data yang diduga bermasalah.