314 Peserta UN di NTT Belum Dapat Hasil

KUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak 314 peserta Ujian Nasional pada dua sekolah menengah kejuruan di Nusa Tenggara Timur sampai hari ini belum mendengar hasil kelulusan. Para siswa bersama orangtua siswa peserta ujian nasional resah. Perguruan tinggi sudah mulai melakukan pendaftaran mahasiswa baru, bahkan perguruan tinggi negeri menutup waktu pendaftaran Rabu, 25 Mei 2011.

Kedua sekolah menengah kejuran (SMK) itu adalah SMK Yohannes XXIII Maumere, Flores, dan SMK Kristen Soe. Peserta UN pada SMK Yohannes XXIII Maumere sebanyak 214 orang, sedangkan SMK Kristen Soe sebanyak 100 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Tobias Uly di Kupang, Senin (23/5/2011) membenarkan. Tidak hanya dua sekolah itu, tetapi juga SMKN Baa Rote Ndao dengan jumlah siswa peserta UN sebanyak 87 orang pun mengalami persoalan serupa. Tetapi kasus di Rote Ndao telah ditangani hari ini. Hasil kelulusan SMKN Baa sudah dikirim ke sekolah itu.

"Kasus seperti ini kebanyakan menimpa sekolah menengah kejuruan di NTT. Persoalan terletak pada entri data hasil ujian akhir sekolah itu ke panitia Ujian Nasional di Jakarta. Banyak diantara sekolah kejuran itu keliru kode, nomor dan seterusnya sehingga hasil ujian sekolah itu tidak sempat terpantau di Jakarta," kata Uly.

Uly mengatakan sangat kecewa dengan sikap para kepala sekolah dan petugas entri data di sekolah itu. Mereka itu sudah berulang kali mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mengoperasikan komputer dan mengirimkan hasil-hasil ujian sekolah melalui internet.

Yoseph Kanisius (48) salah satu orangtua siswa peserta UN di Maumere mengancam akan mengusir para guru dan melakukan kekacauan di sekolah itu bila pihak sekolah berlarut-larut mengumumkan hasil UN putra mereka. Semua sekolah di Maumere sudah mengumumkan hasil UN, dan para siswa yang lulus sudah mulai mendaftar di sejumlah perguruan tinggi.

"Ini keterlaluan. Hak siswa paling utama dan pertama seperti hasil UN pun diabaikan. Kalau siswa terlambat bayar uang ujian atau uang sekolah, siswa langsung diberi sanksi berupa pengusiran dari sekolah atau pengurangan nilai ujian sekolah. Tetapi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran seperti ini, siapa yang memberi sanksi atau teguran kepada sekolah," kata Kanisius.

Ia menegaskan, harus ada kelonggaran untuk masuk perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap para lulusan SMK yang sampai hari ini belum mendapat hasil UN 2011. Keterlambatan itu bukan disebabkan para siswa tetapi pihak sekolah dan pe nyelenggaran UN. Koordinasi lemah antara panitia UN tingkat nasional dan panitia UN tingkat provinsi atau daerah sebagai penyebab keterlambatan itu.

Anggota Komisi D DPRD NTT yang membidangi masalah pendidikan, Hendrik Rawambaku sangat menyesalkan terjadinya kasus itu. Para kepala sekolah tidak mampu memimpin sekolah tetapi selalu berambisi menjadi pemimpin.

"Seharusnya dinas pendidikan setempat selalu memantau kesipan dan pelaksanaan ujian di setiap sekolah, termasuk menyelidiki apakah sekolah itu mampu mengoperasikan teknologi komputer atau tidak seperti mengirimkan data-data ujian ke pihak panitia ujian nasional di Jakarta," kata Hendrik.

Akibat keteledoran para guru itu, siswa peserta UN dirugikan. Tidak hanya menyangkut keterlambatan pengumuman hasil UN tetapi juga pendidikan lanjutan bagi siswa yang dinyatakan lulus. Siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terpaksa harus menunggu tahap berikut atau beristirahat sampai tahun 2012 kemudian bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Sekretaris Daerah NTT Frans Salem mengatakan, belum mendapat informasi itu dari kepala dinas NTT. Tetapi ia berharap, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi sekolah bersangkutan pada UN mendatang.