Jangan Anggap Biasa "Disclaimer" Kemdiknas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Rohmani mengatakan, status "disclaimer" yang diberikan Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) sangat mengecewakan. Hal itu tak boleh dianggap biasa saja. Apalagi, kementerian ini mendapatkan porsi anggaran yang paling besar dari alokasi APBN. Menurut Rohmani, Kemdiknas adalah kementerian vital dalam pembangaunan bangsa, dengan memanggul masa depan pendidikan Indonesia. Penilaian disclaimer menunjukkan ada persoalan di tubuh Kementerian Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu, kata Rohmani, pernyataan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh terhadap status disclaimer  sangat memprihatinkan. Pekan lalu, Nuh mengungkapkan bahwa penilaian itu biasa saja.

"Bagaimana mungkin persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat dianggap sepele. Kalau pejabat negara sikapnya seperti itu maka perbaikan pendidikan nasional hanya cita-cita semata. Kok bisa disclaimer dibilang  biasa saja. Ini uang negara, menyangkut masa depan bangsa  dibilang biasa saja, aneh. Tidak tepat seorang pejabat negara mengungkapkan kata-kata seperti itu,” kata Rohmani, dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Rabu (22/6/2011).

Ia berharap, Kemdiknas bisa melakukan evaluasi dengan mengetahui titik persoalan hingga keluarnya status disclaimer oleh BPK. Ia juga meminta BPK segera memberikan poin-poin rekomendasinya.

“Kita berharap ada perbaikan. Hal ini harus segera dicari tahu letak persoalannya. Terutama penyebab disclaimer itu. Ini sangat menyita perhatian kita bersama. Karena persoalan Kemdiknas menyangkut masa depan bangsa. Jangan sampai status disclaimer ini memperburuk citra pengelola pendidikan nasional,” kata Rohmani.