Dugaan Pungli PSB Akan Ditelusuri - Kompas.com

Dugaan Pungli PSB Akan Ditelusuri

Kompas.com - 01/07/2011, 12:21 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Banten, akan melakukan penelusuruan terkait adanya laporan praktik pungutan liar dalam penerimaan siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Mathoda, mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari wali murid dan warga tentang hal itu.

"Kami sudah menerima laporan dari wali murid dan warga tentang adanya pungutan liar dalam penerimaan siswa baru," kata Mathoda, di Tangerang, Jumat (1/7/2011).

Penelusuran ini, terkait aksi demo sehari sebelumnya yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, terkait maraknya praktik pungli di sejumlah sekolah dasar seperti yang terjadi di SD Negeri Pondok Benda 1, Pamulang. Praktik pungli yang dilakukan kepala sekolah yakni dengan cara menyebarkan surat edaran permohonan persetujuan kepada wali murid untuk dilakukannya penarikan dana bantuan sebesar Rp 400 ribu setiap siswa.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany pada tanggal 20 Juni, telah mencabut perwal Nomor 36 tahun 2009 tentang sumbangan pendidikan secara sukarela dari masyarakat untuk satuan pendidikan dan menggantinya dengan Perwal Nomor 61 tahun 2011 tentang tidak dilakukannya pungutan DSP atau investasi bagi peserta didik.

"Kami akan carikan kebenarannya. Agar, dugaan adanya praktek pungli yang dilakukan Kepsek bisa dicarikan kebenarannya," katanya.

Selain itu, Mathoda juga mengatakan, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah mulai dari tingkat jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terkiat perwal nomor 61 tahun 2010. Adapun, bila ditemukan kepala sekolah yang melakukan pungutan biaya pendidikan, maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

"Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Mulai dari teguran, pelanggaran administrasi dan lainnya," katanya.    

Sebelumnya, setelah pencabutan Perwal Nomor 36 tahun 2009 dan direvisi dengan Perwal Nomor 61 Tahun 2010, biaya pendidikan seperti DSP dan SPP mengalami penurunan. Selain kini tidak ditarik DSP, untuk jenjang pendidikan SD pun tidak ada lagi biaya SPP atau operasional bulanan lainnya.      

Sementara, untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA, pungutan dana SPP atau operasional pendidikan, masih dilakukan dengan besarannya yang telah ditetapkan. Untuk pungutan biaya SPP jenjang SMP, besaran dananya Rp 100 ribu. Adapun, untuk pungutan SPP jenjang SMA, besaran dananya Rp 200 ribu. Untuk jenjang pendidikan tingkat SD/Madrasah Islam Negeri, BOP untuk satu murid yang awalnya sebesar Rp 12.500, kini menjadi Rp 30 ribu setiap bulannya.

Dana tersebut kemudian ditambah dengan Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat sebesar Rp 33 ribu. Sehingga, untuk satu siswa SD di Kota Tangsel, menerima dana BOP sebesar Rp 63 ribu setiap bulannya.

Untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/ MTSN, yang awalnya Rp 20 ribu, maka kini BOP yang diberikan menjadi Rp 40 ribu setiap bulannya bagi setiap siswa. Dana tersebut kemudian ditambah Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah Pusat sebesar Rp 47.500. Total biaya yang diterima siswa untuk jenjang SMP, yakni sebesar Rp 87.500 setiap bulannya.

Lalu, untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMKN, dana BOP dilakukan dengan sistem per rombongan belajar yang besarannya yakni Rp 2,5 juta. Dana tersebut, diberikan setiap bulannya.

EditorInggried

Terkini Lainnya

Aris Wahyudi akan Dijerat Pasal Pornografi dan Perdagangan Orang

Aris Wahyudi akan Dijerat Pasal Pornografi dan Perdagangan Orang

Megapolitan
Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

Nasional
Napi Narkoba Kabur Saat Hujan Deras dan Mati Listrik di Lapas Parepare

Napi Narkoba Kabur Saat Hujan Deras dan Mati Listrik di Lapas Parepare

Regional
Beban Kerja dan Penyerapan Anggaran Tiap SKPD Berbeda, DPRD DKI Usul Skema TKD Dirombak

Beban Kerja dan Penyerapan Anggaran Tiap SKPD Berbeda, DPRD DKI Usul Skema TKD Dirombak

Megapolitan
Poltracking: Elektabilitas Nurdin Halid-Aziz Tertinggi Jelang Pilgub Sulsel

Poltracking: Elektabilitas Nurdin Halid-Aziz Tertinggi Jelang Pilgub Sulsel

Regional
TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

Nasional
Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

Nasional
Start dari Urutan Ke-5, Marquez Juarai Balapan GP Aragon

Start dari Urutan Ke-5, Marquez Juarai Balapan GP Aragon

Olahraga
Sejak Pertama Kali Diluncurkan, Nikahsirri.com Dapat 2.700 Klien

Sejak Pertama Kali Diluncurkan, Nikahsirri.com Dapat 2.700 Klien

Megapolitan
Survei Pilkada Jatim: Pemilih 'Cuek' ke Khofifah, yang 'Galau' ke Gus Ipul

Survei Pilkada Jatim: Pemilih "Cuek" ke Khofifah, yang "Galau" ke Gus Ipul

Regional
Begini Modus Operasi Dugaan Pornografi di Situs Nikahsirri.com

Begini Modus Operasi Dugaan Pornografi di Situs Nikahsirri.com

Megapolitan
Kadis Perumahan DKI: Kalau Dia Membubarkan Ibadah Lagi, Keluarkan dari Rusun

Kadis Perumahan DKI: Kalau Dia Membubarkan Ibadah Lagi, Keluarkan dari Rusun

Megapolitan
Panjat Tembok, Napi Narkoba Kabur dari Lapas Kelas II Kota Parepare

Panjat Tembok, Napi Narkoba Kabur dari Lapas Kelas II Kota Parepare

Regional
Diduga Tidak Bisa Berenang, Santri Cilik Tewas Tenggelam

Diduga Tidak Bisa Berenang, Santri Cilik Tewas Tenggelam

Regional
Daftar Juara Jepang Terbuka 2017, Indonesia Raih Satu Gelar

Daftar Juara Jepang Terbuka 2017, Indonesia Raih Satu Gelar

Olahraga


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM