BANDUNG, KOMPAS.com - Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dalam Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan adalah menghapuskan ujian nasional di sekolah. Alasannya, ujian tersebut justru merusak mental para pelajar.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Panitia Pengarah (Steering Comitte) Muktamar PPP, Reni Marlinawati, di sela muktamar, Selasa (5/7/2011). Pemaksaan UN disebut sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara seperti termaktub dalam UUD 1945.
"Ujian Nasional di tingkat SD sebaiknya dihapuskan. PPP akan merumuskan usulan bentuk ujian untuk tingkat SMP dan SMA," kata Reni.
Rekomendasi lain yang muncul dalam muktamar adalah penyingkatan masa kepengurusan periode ini untuk mengantisipasi pemilu agar lebih siap. Dengan demikian, muktamar ke delapan dilaksanakan paling lambat setahun setelah Pemilu 2014. Rekomendasi lain yang mengemuka adalah keterlibatan perempuan dengan kuota 30 persen dari tingkat pusat hingga cabang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.