Rabu, 23 April 2014

News /

APBN-P untuk Beasiswa

Sabtu, 23 Juli 2011 | 02:31 WIB

Baca juga

Jakarta, Kompas - Untuk menekan angka putus sekolah, pemerintah menambah alokasi anggaran sebesar Rp 2,9 triliun melalui pemberian beasiswa. Dana itu berasal dari jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 bagi Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 11,762 triliun.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Jumat (22/7), menjelaskan, dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN- P) itu baru bisa didistribusikan setelah disahkan dalam bentuk undang-undang pada Agustus mendatang. Karena dana tambahan itu harus habis dalam 2-3 bulan atau November 2011, program-program yang akan dilaksanakan haruslah program yang bisa cepat selesai.

”Siswanya sudah ada di semester satu ini, jadi tinggal didistribusikan saja dan bisa cepat selesai karena APBN-P mensyaratkan program-program yang siap dan bisa selesai 2-3 bulan,” kata Nuh.

Program yang diprioritaskan dan bisa cepat selesai adalah beasiswa berprestasi dan subsidi biaya pendidikan bagi siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Baedhowi menambahkan, beasiswa bagi siswa miskin yang akan diberikan melalui bantuan khusus murid (BKM) itu diperuntukkan bagi 338.000 anak. Setiap anak akan memperoleh Rp 780.000 per tahun atau Rp 65.000 per bulan. Selain BKM, dana tambahan itu juga akan didistribusikan ke bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) yang khusus untuk jenjang pendidikan menengah.

Selain untuk beasiswa dan subsidi biaya pendidikan, dana tambahan itu juga untuk mendukung gerakan pendidikan anak usia dini, pendidikan tinggi, dan pemenuhan standar pelayanan minimum. Program yang terakhir ini terkait dengan rencana rehabilitasi sekolah dan penambahan ruang kelas baru. Penambahan ruang kelas baru itu akan diprioritaskan bagi daerah yang memiliki daya tampung sekolah negeri rendah.

BOS diperbesar

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menjelaskan, biaya operasional sekolah (BOS) saat ini hanya sekitar 70 persen yang ditanggung pemerintah. Sekitar 30 persen lainnya diharapkan dipenuhi dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Direncanakan, pada awal 2012 akan ditingkatkan menjadi 100 persen ditanggung pemerintah.

”Rencana tersebut akan dipercepat dan akan dimulai tahun ajaran baru ini,” kata Fasli Jalal.

Untuk memenuhi 100 persen biaya operasional pendidikan melalui BOS dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 7,5 triliun.

”Diharapkan biaya operasional sekolah untuk SD dan SMP, semuanya ditanggung pemerintah sehingga tidak ada lagi pungutan untuk siswa SD/SMP,” kata Fasli Jalal. (LUK)


Editor :