Dana BOS Telat? Sudah Diprediksi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri mengaku tidak terkejut saat mengetahui sampai saat ini masih terdapat puluhan kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke sekolah. Pekan lalu, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengungkapkan, terdapat 39 kabupaten/kota yang terlambat menyalurkan dana BOS triwulan II.

Febri mengakau telah memprediksi hal ini. Keterlambatan penyaluran dana BOS dari pemerintah daerah ke sekolah dipicu oleh beberapa hal. Ia menilai Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Komite Pendidikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono belum melihat kondisi yang terjadi di daerah secara aktual.

"Prediksi kami di awal tahun 2011 terbukti benar. Dana BOS yang disalurkan dengan mekanisme seperti saat ini akan menyebabkan ketelatan yang parah," kata Febri kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2011).

Selain itu, Febri juga memberikan perhatian pada salah satu tujuan awal menggunakan mekanisme baru ini untuk membantu agar daerah dapat lebih baik mengelola anggarannya.

"Pengelolaan APBD yang lebih baik itu tidak terbukti," ujarnya.

Ia menambahkan, yang harus dijadikan perhatian dari situasi ini adalah menjadikan mekanisme penyaluran dana BOS saat ini sebagai momentum untuk pembelajaran. Daerah yang diberikan kewenangan menyalurkan dana BOS harus lebih baik dan profesional bertanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya.

"Karena keterlambatan inil adalah bukti masih banyak daerah yang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selesaikan juga permasalahan manajemen politik di daerah. Daerah jangan memandang BOS sebagai sesuatu yang bisa digerogoti," tandasnya.