BOS Diberikan untuk Anak TKI

TAWAU, KOMPAS.com — Jika di beberapa daerah penyaluran dana bantuan operasional sekolah tersendat, di Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, penyaluran BOS justru berjalan lancar. Dana ini diberikan untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia yang bersekolah nonformal.

"Dana itu sangat membantu penyelenggaraan pendidikan," kata Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Dadang Hermawan.

SIKK melakukan pendampingan di pusat pembelajaran (learning centre/LC) yang tersebar di beberapa perkebunan sawit di Sabah. Pusat pembelajaran ini menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang orangtuanya bekerja di perkebunan sawit.

"SIKK merupakan terobosan untuk melayani anak-anak bangsa yang berada di luar negeri," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai mengunjungi perkebunan sawit Merotai di Tawau, Negara Bagian Sabah, Minggu (21/8/2011).

Sebelumnya, selama bertahun-tahun, anak-anak TKI tidak mendapat layanan pendidikan sehingga banyak yang buta huruf. Padahal, jumlahnya tidaklah sedikit. Tidak kurang dari 116.000 TKI bekerja legal di perkebunan Sabah.

Adapun jumlah anak TKI sampai Juni 2011 tercatat 45.365 orang. "Jumlahnya bisa lebih besar daripada itu jika dilakukan pendataan secara komprehensif," kata Rusdi, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Untuk melayani pendidikan anak-anak TKI, lembaga swadaya masyarakat Humana asal Denmark menyelenggarakan pendidikan nonformal melalui LC. Terdapat 115 LC yang melayani 10.049 anak TKI.

Karena diselenggarakan lembaga swadaya masyarakat internasional, materi pendidikan hanya terbatas pada pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Adapun pendidikan tentang keindonesiaan sangat minim.

"Karena itulah, Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Malaysia," kata Nuh.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan lahan untuk tempat pembelajaran anak-anak TKI. Adapun Pemerintah Indonesia berkewajiban menyediakan guru, kurikulum berbasis Indonesia, dan buku-buku pelajaran.

"Kita tidak ingin anak-anak Indonesia tersebut kehilangan jati diri bangsanya," kata Nuh....

Selengkapnya, baca harian Kompas, 23 Agustus 2011