Pungutan Sekolah Marak karena Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik korupsi, terutama di sektor pendidikan seperti sekolah, terkait erat dengan maraknya berbagai pungutan yang dibebankan pihak sekolah kepada peserta didik dan orangtua murid. Selain itu, korupsi di sekolah juga berakibat pada tidak tercapainya berbagai indikator pendidikan, seperti kualitas sarana dan prasarana serta kualitas guru.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengemukakan, hingga saat ini korupsi di sektor pendidikan, terutama di sekolah masih marak.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2005-2009 menunjukkan ada 142 kasus korupsi yang ditindak kejaksaan dan kepolisian. Kasus korupsi di sektor pendidikan antara lain terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus pendidikan, tunjangan guru, hingga sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut Febri, korupsi telah membuat alokasi dana pendidikan yang seharusnya bisa untuk meningkatkan mutu warga sekolah, dari guru hingga murid, jadi berkurang. "Peserta didik dan orangtua murid-lah yang kemudian dibebani dengan berbagai pungutan untuk menutupinya," kata Febri.

Meski sudah dibebani berbagai pungutan sekolah, Febri menuturkan, orangtua murid rata-rata tak mendapatkan informasi yang jelas dan detail tentang pengelolaan dana sekolah. "Pihak sekolah dan dinas pendidikan menutup informasi pendapatan dan belanja sekolah," katanya.