BEM UI Ancam Mogok Kuliah

DEPOK, KOMPAS.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM FE UI) mengancam akan melakukan mogok kuliah terkait permasalahan yang terus mengemuka di lingkungan universitas tersebut. Pascapemberian gelar doktor honoris causa kepada Raja Arab Saudi beberapa waktu lalu, muncul sejumlah kecaman atas kepemimpinan Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri.

Ancaman mogok kuliah itu diserukan secara langsung oleh Ketua BEM FE UI Dzulfian di hadapan para mahasiswa, guru besar, dekan, dosen, dan segenap sivitas akademika UI, Senin (12/9/2011), di Aula Fakultas Ilmu Komputer UI, Depok, Jawa Barat.

Mogok kuliah rencananya akan dilangsungkan mulai besok, Selasa (13/9/2011), hingga satu pekan ke depan.

"Kami menyerukan mogok kuliah dengan melihat data dan fakta yang ada. Kami menolak adanya intimidasi dan menyatakan mogok kuliah karena melihat situasi yang tidak ada penyelesaiannya," kata Dzulfian, yang disapa Zul.

Zul menjelaskan, aksi mogok ini untuk mendorong agar Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri mau duduk bersama dan bersikap cepat untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan buruknya tata kelola di UI.

"Saya dan teman-teman lain malu dengan masalah ini (buruknya tata kelola). Aksi mogok kuliah akan dilaksanakan mulai besok dan dimulai oleh FE UI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM UI Maman Abdurrahman menyatakan, bukan tidak mungkin semua fakultas (12 fakultas dan 1 program vokasi) akan melakukan aksi yang sama.

Hal tersebut diungkapkan Maman karena permasalahan yang terjadi di UI, menurutnya, ibarat fenomena gunung es. Ia menilai, dalam masa transisi tata kelola UI sama sekali tidak transparan dan akhirnya banyak kebijakan rektor yang tidak terkontrol dengan baik. Ia menuntut pihak terkait, rektorat, dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk lebih serius menyelesaikan permasalahan ini.

Maman mengungkapkan beberapa hal yang menjadi tuntutan BEM UI. Pertama, mengenai tata kelola universitas dan memperjelas statuta payung hukum UI. Seperti diketahui, ada ketidaksesuaian antara Rektor UI dan beberapa guru besar terkait masa transisi di UI.

Kedua, mengenai transparansi keuangan dan sistem jalur masuk bagi mahasiswa baru. BEM UI menuntut agar pihak rektorat mengedepankan proses check and balances serta akuntabilitas. Selanjutnya adalah mengenai master plan pembangunan UI yang dinilai sangat lambat pengawasan dan kontrolnya.

Maman menegaskan, penggulingan terhadap Rektor UI hanyalah sebuah isu. Meski tidak menutup kemungkinan jika Majelis Wali Amanat (MWA) dan segenap sivitas akademika UI akan mengikuti opsi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tentang percepatan pemilihan rektor.

"Juga mengenai status kepegawaian di UI. Jika memang ada masalah, maka rektor harus merevisi dan merevitalisasi sistem tersebut. Jika terbukti kesalahan berada pada figurnya (Rektor UI), maka ia harus bertanggung jawab. Tidak harus mundur, tetapi harus bertanggung jawab," kata Maman.